Indonesiainside.id, Jakarta-Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku serba salah ketika Peraturan Presiden yang mengatur tentang Jabatan dan Peraturan Presiden Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga keluar.
Padahal, kedua Perpres tersebut akan diterbitkan pada Februari 2020. Namun, banyak honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama pada Februari 2019 lalu, selalu memantau website Setneg seperti menanti durian jatuh.
“Tiap saat saya dikirimi screen shoot nomor regulasi baru yang dirilis setneg. Belum ada untuk PPPK, makanya itu saya terus dicecar anggota,” ungkapnya.
Kali ini, berbeda dan memang honorer K2 itu beda. Sehingga prosesnya jadi panjang hingga molor sampai bulan Maret. Titi makin diberondong pertanyaan ketika masuk bulan ketiga. Apalagi banyak honorer K2 yang lulus PPPK tidak menerima gaji triwulan lagi.
Honorer K2 yang tidak ikut seleksi PPPK dan yang gagal seleksi PPPK, masih menerima gaji tiga bulanannya. Sementara honorer K2 yang lulus PPPK hanya gigit jari. Walaupun beberapa daerah tetap menerima gaji setara UMR seperti di Boyolali.
“Kam hanya bisa melihat dan berusaha keras cari tambahan penghasilan lain agar terus bisa bertahan hidup. Inilah kenyataan pahit buat yang lulus PPPK dengan status yang digantung,” keluhnya
Di satu sisi, para PPPK merasa senang karena lulus. Sisi lainnya tidak gajian karena status digantung sama pemerintah pusat. Titi tidak mau mencari siapa yang salah. “Kami hanya ingin Perpres segera diterbitkan agar masalah PPPK tahap satu selesai dan bisa lanjut ke tahap dua sehingga honorer K2 yang lain punya kesempatan ikut seleksi,” tuturnya.
Masalah lainnya yang menghantui honorer K2 di masa penantian panjang ini adalah berseliwerannya informasi hoaks terkait Perpres. Informasi yang sifatnya provokatif makin gencar memecah konsentrasi honorer K2.
“Sudah biasa terjadi, semakin lama diterbitkan akan semakin tinggi meningkat penyebaran berita hoaksnya. Akibatnya teman-teman semakin tambah kacau dan mudah untuk diprovokasi,” ujar guru SDN di Banjarnegara ini.
Titi juga merasa waswas, karena semakin diulur-ulur, sehingga anggotanya tidak percaya lagi kepadanya dan akhirnya mereka akan nekad demo. Menurutnya, dia masih bisa meredam keinginan anggotanya untuk demo karena yakin Perpres akan segera diterbitkan dalam tempo sesingkat singkatnya.
“Kalau semakin diulur-ulur omongan saya nanti juga lama-lama enggak dipercaya sama teman-teman dan keinginan teman-teman untuk demo akhirnya tidak bisa dibendung. Saya jadi serba salah kalau sikon terus begini,” tandasnya.(EP)
