Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Shobri Lubis, tidak habis pikir atas sikap pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri terhadap persoalan Muslim di India. Dia menyebutkan, berkaca dari beberapa peristiwa seperti Uighur dan Rohingya, peranan pemerintah dinilai masih sangat lemah dan bertele tele, seakan-akan tidak ada amanah konstitusi.
“Jadi, peranan pemerintah sekarang ini, naudzubillah ya, sangat tidak peduli dengan urusan-urusan yang menimpa umat Islam, baik dunia maupun di Indonesia,” katanya dalam pertemuan Ormas Islam di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait nasib Muslim India, Kamis (12/3) kemarin.
Shobri menyampaikan, jika dukungan pemerintah yang diharapkan tidak kunjung tiba, yaitu membawa aspirasi rakyat dan umat Islam, maka mau tidak mau, suara dari MUI sebagai representasi umat Islam Indonesia, harus lantang disuarakan. Ini dilakukan untuk menunjukkan solidaritas pada Muslim India.
“Kita harus menunjukan bahwa kita bersama-sama anti terhadap perbuatan rasis dan teroris pemerintah India,” katanya.
Penekanannya adalah bagaimana pemerintah Indonesia megamalkan pembukaan UUD 1945. Yaitu sikap politik bebas aktif.
“Agar Indonesia berkibar, tidak hanya (menangani) masalah Indonesia saja, tapi juga masalah rakyatnya dan dunia,” ujar dia.
Shobri mengingatkan perjuangan Presiden ke-2 RI Soeharto saat Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia di tahun 1995. Sebagai pemimpin umat Islam terbesar di dunia, Pak Harto langsung berkunjung ke Bosnia. Dan saat itu, Pak Harto menolak mengenakan helm baja dan menolak menggunakan rompi antipeluru seberat 12 kg yang dikenakan oleh setiap anggota rombongan.
“Saya ingin mengingatkan bagaimana (dukungan) Pak Harto. Pak Harto itu bukan ahli agama, tapi dia merasa menjadi pemimpin rakyat Indonesia,” tuturnya.
Sehingga, lanjut Shobri, begitu Bosnia diserang oleh Serbia dan melihat gerakan umat Islam di Indonesia sudah mulai gerah, Pak Harto sebagai pimpinan menyatakan tanggung jawabnya.
“Rakyat tak usah bergerak, itu tanggung jawab pimpinan, dia (Pak Harto, red) merasa menjadi pemimpin rakyat,” ujarnya.
Seperti diketahui, tahun 1995, Presiden Soeharto melakukan perjalanan ke Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina. Di tengah pembantaian yang memakan korban ribuan Muslim Bosnia, Pak Harto ditemani Kolonel Sjafrie Sjamsoeddin, naik panser VAB yang sudah disediakan Pasukan PBB memasuki wilayah konflik.
Keputusan Pak Harto masuk di tengah wilayah yang tengah berkecamuk ini mendapat simpati rakyat Indonesia. Apalagi baru mendapat kabar pesawat yang ditumpangi Utusan Khusus PBB Yasushi Akashi ditembaki saat terbang ke Bosnia.
“Pak Harto turun ke Bosnia, dia turun ke Bosnia membangun Masjid Soeharto. Ini sebagai bukti bahwa Indonesia ikut campur atas kejadian di Bosnia,” tutur Shobri. (CK)
