Darurat Corona, Ombudsman: Larang TKA Cina Masuk Indonesia!

Laode Ida
Anggota Ombudsman, Laode Ida. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida, meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina masuk ke Indonesia. Alasannya, Cina menjadi negara pusat (episentrum) penyebaran virus corona (Covid-19) di dunia.

“Sangat aneh. Padahal, Covid-19 berawal dari Wuhan, Cina, dan merambah ke hampir seluruh penjuru dunia. (Ancaman terhadap) nyawa manusia paling serius hari-hari ini, akibat proses penularan dari orang ke orang,” ungkap Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (16/3).

Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa sejumlah negara besar sudah menutup pintu masuk untuk warga negara asal Cina. Kebijakan berbeda justru diambil Pemerintah RI. “Indonesia malah masih tetap beri karpet merah untuk para buruh asing dari Cina. Ini aneh sekali. Sangat aneh,” ujar dia.

Laode lalu meminta pemerintah mengambil beberapa langkah terkait keberadaan para warga asing asal Cina di Indonesia. Langkah pertama yakni memastikan penerapan double karantina, yakni di bandara internasional kedatangan dan di bandara/pelabuhan lokal tempat tujuan.

Kedua, bagi TKA Cina yang sudah masuk, wajib melakukan pemeriksaan berkala. Ketiga, segera setop seluruh TKA asal Cina Masuk Indonesia untuk cegah merebaknya Covid-19.

“Keselamatan nyawa warga adalah di atas segalanya dan merupakan kewajiban asasi dari pemerintah,” ucap dia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi menjelaskan, pabrik atau perusahaan yang banyak TKA dan berniaga ekspor-impor adalah potensi simpul penyebaran virus corona. Ia menyebut penyebaran virus di lingkungan pabrik atau perusahaan lebih berbahaya daripada sekolah.

“Sebab, di dalam pabrik-pabrik terdapat kumpulan orang yang bisa menjadi media penyebaran virus corona lebih luas ke tengah masyarakat,” ucapnya.

Maka dari itu, Ristadi meminta pemerintah memeriksa kesehatan para TKA. Itu penting sebagai langkah preventif penyebaran virus corona. Ia pun mengaku paham, pemerintah tidak mungkin meliburkan aktivitas perusahaan atau pabrik selama 14 hari seperti sekolah.

“Sebab, pasti akan terjadi kerugian sangat besar dan goncangan ekonomi yang bisa menyebabkan resesi ekonomi dan negara bisa ambruk karena tidak ada pendapatan,” kata dia. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here