BPJS Kesehatan Sedang Sakit, Mampukah Tanggulangi Pembiayaan Covid-19?

Pelayanan BPJS Kesehatan. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Management FEB UI, Ferdinandus S. Nggao, memberikan catatan pelibatan BPJS Kesehatan dalam penanganan wabah virus corona (covid-19). Kebijakan itu bisa dipahami karena Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat.

“(Pemerintah) perlu mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan agar pelibatan itu tidak mengganggu tugas utamanya. BPJS Kesehatan masih defisit, belum lagi masih ada tunggakan pembayaran ke rumah sakit,” kata Ferdinandus di Jakarta, Kamis (26/3).

Pada akhir Desember 2019, BPJS Kesehatan sudah defisit Rp13 triliun. Ini pun setelah disuntik kembali Rp15 triliun. Menurut dia, pelibatan itu tidak boleh membuat pelayanan pasien selain covid-19 diabaikan. Ia juga mengingatkan, pelibatan BPJS Kesehatan dalam penanganan covid-19 tidak boleh tunggakan ke rumah sakit malah semakin tinggi.

Dia mengusulkan BPJS Kesehatan diposisikan sebagai first payer dengan sistem reimburse, bukan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan. Peran BPJS Kesehatan sebagai pihak yang menalangi pembayaran agar bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Ini juga sekaligus memberikan kepastian jaminan bagi rumah sakit dan pasien.

“Untuk menghindari terjadi krisis finansial BPJS Kesehatan lebih parah, alangkah baiknya pemerintah tidak perlu menunggu tagihan dari BPJS KKesehatan. Pemerintah perlu memberikan suntikan dana di awal,” ucap dia.

Dalam hal ini, kata dia, pelibatan BPJS Kesehatan lebih untuk memudahkan pembayaran. Artinya, mekanisme pembayaran satu pintu. Ini juga akan memudahkan pemerintah melakukan pengontrolan.

Selain itu, Ferdinandus, menilai perlu payung hukum dalam pelibatan tersebut. Secara regulasi, wabah virus corona ini sudah dinyatakan sebagai kondisi luar biasa (KLB). Dengan status seperti itu, maka biaya layanan kesehatan tidak ditanggung BPJS Kesehatan, sebagaimana dinyatakan Pepres No 82 tahun 2018, Pasal 52 ayat 1 huruf o.

“Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan payung hukum agar pelibatan BPJSK tidak menyalahi aturan,” ucap dia.

Pemerintah juga harus memperjelas cut off sejak kapan pelibatan BPJS Kesehatan itu berlaku. Mengingat ada beberapa kategori seperti Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (DPD) dan Suspek.

“Kategori ini belum begitu dipahami oleh masyarakat umum. Sejak kapan biayanya ditatangulangi BPJS Kesehatan)” tutur dia.

Kemudian, kejelasan cut off bagi beban biaya bagi pasien Covid-19 yang juga peserta BPJS Kesehatan. Yakni mana biaya yang menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam rangka tugas utamanya dan kapan biayanya masuk dalam rangka penanganan covid-19.

“Ini penting mengingat kepastian seseorang terinfeksi corona membutuhkan waktu,” ucap dia. Kejelasan itu dibutuhkan, tidak hanya memudahkan pemisahan beban biaya, tetapi juga menghindari ada perbedaan penafsiran di lapangan. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here