Mendagri: Pembatasan Mudik Bareng Dapat Tekan Angka Penyebaran Covid-19

Mendagri Mendagri, Tito Karnavian/ Foto: M Sahrul Hardinata/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavianm menjelaskan, salah satu hal konkret pemerintah adalah larangan atau pembatasan dengan superketat acara mudik bareng di tahun ini. Di mana ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun dan dilakukan oleh berbagai perusahaan, pemda, kementerian atau lembaga termasuk ormas.

“Dari data yang kita miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng, maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan epicentrum penyebaran covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan,” ujar Tito, Kamis (26/3).

Dia mengapresiasi langkah dan pendekatan pemerintah daerah, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengimbau warganya untuk menunda mudik. Dia menilai Ganjar mampu membangun komunikasi dan kerjasama dengan provinsi asal mudik, seperti Jabodetabek dan Jabar, untuk sosialisasi gerakan tunda mudik.

“Tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan,” katanya.

Mantan Kapolri ini menyampaikan, Kemendagri saat ini bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara mudik bareng tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan. Sebab biasanya, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik di saat pemberangkatan, diperjalanan hingga di ketibaan.

“Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan covid-19,” ujarnya.

Dalam berbagai surat edaran dan juga kunker Mendagri Tito ke empat propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Propinsi Sumatera Selatan, dia mengingatkan para Gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang lebaran. Hal yang perlu diingat juga adalah tentang rapid tes covid 19 yang sudah dimulai dilakukan di daerah2, khususnya di wilayah yang menjadi epicentrum penyebaran seperti DKI dan Jabar.

“Kami mengingatkan agar Kepala Daerah benar-benar mengikuti protokel rapid test secara seksama guna menghindari efek penularan akibat berdesakan di saat test,” kata dia.

Tito menyatakan bahwa rapid test ini akan otomatis berdampak pada menurunnya mobilitas arus mudik. Mereka yang positif dan masuk kategori ODP tertunda mobilitasnya karena akan mengikuti program pengawasan atau karantina. Proses ini akan juga menghambat penularan ke desa tujuan mudik.

“Kami bersama Gugus Tugas Covid-19 dan Pemda serta instansi lainnya akan bekerja maksimal. Ini merupakan pembelajaran penting bagi birokrasi Pusat dan Daerah untuk menerapkan aneka kebijakan bersifat makro kita implementasikan secara detail dan terkendali hingga di tingkat praksis dan mikro,” ujarnya. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here