DPR: Sudah Saatnya Pemerintah Ambil Opsi Lockdown

achmad baidowi
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Achmad Baidowi. Foto: Antara.

Indonesiainside.id, Jakarta – Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menekankan agar pemerintah segera mengambil opsi lockdown (karantina ketat). Banyaknya pasien positif corona (Covid-19) harus dibarengi denganĀ  meningkatkan tensi ke yang lebih berat yakni sifatnya wajib dan bagi yang melanggar dikenai sanksi pidana/ denda.

Achmad Baidowi menjelaskan, penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan harus sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat menprihatinkan. “Penyebaran virus sangat massif sementara interaksi sosial masih terjadi. Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina untuk kota-kota besar yang penyebaran Covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta,” katanya Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek di Jakarta, Kamis (26/3).

Karantina secara ketat bisa dilakukan per wilayah secara bertahap tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan. Pasal 49 ayat 3 UU 6/2018 menyebutkan: “Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri”. Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina.

“Jika pelaksanaan UU 6/2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannya. RUU Cipta Kerja yang menganut konsep Omnibus Law setebal lebih 1.000 halaman saja bisa disusun apalagi cuma PP (peraturan presiden),” kata Awiek.

Ia menuturkan, jika opsi karantina (lockdown) wilayah diambil, maka pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi. Pemerintah pusat dan daerah dilarang saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang, seperti ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas di luar.

“Tentu akan efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat. Keselamatan manusia harus diutamakan,” katanya.

Pasalnya, Awiek menilai, himbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yang beraktivitas di luar. Tidak hanya pekerja dengann upah harian, namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja sehingga himbauan WFH tidak berjalan maksimal.

“Angkutan umum seperti KRL, bus umum, angkot masih penuh sesak penumpang yang ini merupakan favorit penyebaran covid-19. Termasuk SE (surat edaran) Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin seperti arisan, dan sebagainya,” ujarnya.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Corona, Achmad Yurianto menyebutkan, hingga sore ini, kasus pasien Corona berjumlah 893 kasus. “Dari jumlah itu, 35 diantaranya sembuh dan 78 meninggal,” ujarnya di kantor BNPB. (SD)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here