Status Honorer K2 Lulus PPPK Masih Mengambang

Ilustrasi guru honorer. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Sebanyak 51 ribu honorer K2 dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama, Februari 2019. Namun, sampai hari ini mereka masih belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai PPPK, sehingga membuat status mereka mengambang.

Padahal mereka masih bekerja sebagai honorer K2 tapi sudah berstatus lulusan PPPK. Karena sudah berstatus PPPK, banyak di antara mereka tidak lagi mendapat gaji sebagai honorer.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) beranggapan, karena sudah berstatus PPPK, maka tidak perlu lagi ada anggaran untuk gaji honorer K2 yang lulus PPPK tersebut.

Sementara, gaji PPPK tampaknya masih sebatas lamunan. Pasalnya, hingga saat ini Perpres tentang Penggajian PPPK belum juga terbit.

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih berharap agar Perpres tersebut segera terbit. “Semoga saja wabah corona ini tidak menghalangi Perpres penggajian PPPK,” ujarnya.

Setelah Perpres Penggajian PPPK nanti turun, 51 ribu honorer K2 masih harus menunggu lagi proses penerbitan NIP PPPK.

“Kami menaruh harapan besar, regulasi PPPK lengkap bulan ini agar proses penetapan NIP bisa dimulai,” tuturnya.

Seperti yang diketahui Perpres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK sudah terbit pada 11 Maret. Sayangnya, Perpres yang berisi 147 jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK itu belum bisa dijadikan payung hukum penetapan NIP.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunggu dua regulasi PPPK sebagai dasar penerbitan NIP PPPK.

“Ya belum bisa berproses NIP kalau regulasi belum lengkap. PPPK ini diatur oleh tiga regulasi yaitu PP Manajemen PPPK, Pepres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK, Perpres tentang Penggajian PPPK. Nah, yang belum soal penggajian. Kalau sudah ada semua, baru bisa diproses NIP-nya,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here