Pembangunan Ibu Kota Baru Jalan Terus, Elite Jokowi Dinilai Tak Kondusif Berantas Corona

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kedua kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi Covid-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (13/3/2020). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah melaui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 meminta sumbangan masyarakat untuk penanganan virus corona di Tanah Air. Sementara, di sisi lain, ada pernyataan salah satu menteri Jokowi tentang pembangunan ibu kota baru negara yang terus berlanjut.

Anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kurang lebih Rp466 triliun. Anggaran itu antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pakar politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, memberikan pandangannya mengenai sikap paradoks penerintah itu. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki lingkungan elite yang kurang mendukung untuk memberantas Covid-19.

“(Pernyataan menteri soal ibu kota baru) itu suatu gejala penjilatan. Jadi dia pasang badan maunya bos seperti apa. Meski dia dituduh macam-macam, enggak apa-apa, karena lindungi bos,” kata Arbi saat dihubungi, akhir pekan ini.

Menurut dia, banyak pihak di sekeliling penguasa mengeluarkan pernyataan kontradiktif dan mendukung kemauan presiden. Padahal, kondisi saat ini sedang susah. “Orang-orang di sekitar penguasa sering begitu supaya dapat kekuasaan,” kata dia.

Arbi pun meminta Jokowi tak terlalu ambil pusing dengan elite yang mengelilingnya. Karena presiden hanya punya satu pemilik yakni rakyat. Alih-alih meminta sumbangan, harusnya kepala negara punya langkah taktis untuk mengatasi persoalan wabah tersebut.

Lockdown itu solusinya. Cuma, yang sekarang diterapkan itu baru social distancing,” kata Arbi.

Menurut dia, Jokowi harus mempertimbangkan kebijakan lockdown atau penguncian wilayah Indonesia. Dengan begitu tak ada lagi yang bebas lalu-lalang keluar masuk negeri ini. Setidaknya kebijakan itu diterapkan sampai wabah berakhir.

Sementara, untuk mendukung pemberantasan pandemi corona di Indonesia, pemerintah bisa memanfaatkan dana pembangunan ibu kota baru. Apalagi proyek pembangunan kota di Kalimantan itu sebenarnya tidak memiliki urgensi saat ini.

“Pertanyaannya, kenapa presiden enggak mau ambil lockdown? Karena itu akan menghentikan (program) pembangunannya,” ucap Arbi.

Dia menganggap Jokowi terlalu berambisi untuk membangun sesuatu. Namun niat baik itu jika tidak dibarengi dengan sikap mengindahkan kondusi yang riel, bisa jadi petaka.

Arbi pun menyarankan agar Jokowi introspeksi diri tentang niatannya dan menyikapi kondisi kekinian dengan bijaksana. Jangan sampai sikap bebal ingin membangun malah memporak-porandakan Indonesia.

“Saya kira apa pun kritik pada pemerintah, (ketika itu) di luar dasar pikirnya yakni ‘pembangunan jalan terus’, tidak akan efektif. Dia akan ngeyel terus. Tidak akan efektif. Dia orang keras kepala,” kata Arbi.

Sebelumnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Letjen TNI Doni Monardo membuka rekening bantuan publik dari dalam dan luar negeri. Untuk rekening donasi dari dalam negeri, tim pemerintah itu membuka nomor rekening Bank BRI 0329-01-004314-30-6 dengan nama RPL 175 PDHL BNPB COVID-19 DN.

Sementara, donasi dari luar negeri diarahkan gugus tugas itu agar ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI 2019191251, swift code BNINIDJA dengan nama rekening RPL 175 PDHL BNPB COVID-19 LN. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here