Indonesiainside.id, Jakarta – Politikus PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, insentif Rp405,1 triliun yang digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penanganan wabah corona (Covid-19) harus tepat sasaran. Pesan itu dia sampaikan, merujuk pada pengalaman pemerintah memberikan insentif atau paket stimulus tahap pertama dan kedua beberapa waktu lalu, yang menurut dia gagal.
“Jika tidak jelas prosedur dan kriterianya, akan mubazir. Insentif tahap satu Rp10 triliun yang ditujukan untuk perusahaan penerbangan tidak tepat. Insentif kedua dengan memberi diskon Rp2,5 triliun untuk belanja UMKM juga tidak pas,” kata Mardani saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/4).
Mardani menegaskan, saat ini masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang paling butuh bantuan dari pemerintah. Terutama masyarakat yang bekerja harian atau pekerja informal. Mereka menjadi kelompok paling tentan, baik terjangkit virus corona maupun terdampak pertumbuhan ekonomi yang turun tajam.
Mardani menyatakan, hal utama yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bukan menjaga daya beli, tapi memberi bantuan ke lapisan paling bawah di kota-kota. Dia mencontohkan pekerja informal, pedagang asongan, gerobak, hingga pekerja rumahan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Mereka perlu sembako, dan pengusaha UMKM untuk overhead cost dan gaji pegawai. Semua berat, karena itu insentif pemerintah mesti tepat sasaran,” ucap dia.
Selain itu, Mardani juga meminta DPR mengawal ketat anggaran tersebut. DPR harus membuka posko pengaduan masyarakat untuk memastikan anggaran itu tepat sasaran.
“Ini agar insentif itu benar-benar sampai pada kelompok tujuan. Basis BLT (bantuan langsung tunai) jangan melulu menggunakan data Kemensos (Kementerian Sosial), tapi ada banyak pekerjan informal yang tidak masuk dalam data penduduk miskin, sekarang jatuh miskin karena tidak ada penghasilan,” ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi menyiapkan anggaran penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif perpajakan dan stimulus KUR, hingga program pemulihan ekonomi.
Sumber pembiayaan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Siatem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus. (AIJ)
