Indonesiainside.id, Jakarta – Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai hanya memperlambat laju penyebaran corona atau Covid-19 di Tanah Air. Namun, langkah pemerintah itu dinilai belum cukup.
“Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan daya dukung kebijakan mitigasi lainnya,” kata peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/4).
Menurut dia, ada masalah lain yang akan timbul karena PSBB. Misalnya, pemerintah bakal butuh waktu lebih lama menyingkirkan corona. Sebab, masyarakat tak betul-betul diisolasi, karena masih ada ruang atau celah untuk mobilitas mereka.
“Jauh lebih efektif untuk flatten the curve (mendatarkan kurva kasus corona) dalam waktu singkat jika pemerintah menerapkan lockdown disertai penanganan yang terukur dalam mitigasi pandemi,” kata Defny.
Dia menilai situasi setelah PSBB diumumkan Jokowi sama saja dengan sebelum didekarasikannya kebijakan itu. Sebab, masyarakat juga tak sedikit melakukan isolasi mandiri karena anjuran pemerintah daerah.
Defny pun mengapresiasi pemerintah daerah yang berinisiatif memberlakukan soft lockdown, yakni dengan membatasi pergerakan keluar dan masuk wilayah masing-maing. Karena hal itu sangat efektif, meskipu kebijakan lockdown sesungguhnya kewenangan pusat.
“Jadi sebelum penetapan PPSB, kita semua sudah menerapkan atas inisiatif sendiri khususnya yang dikoordinasi pemda. Sebagian pemda bahkan sudah menerapkan lockdown meski kewenangan asli ada di pemerintsh pusat,” kata Defny. (AIJ)
