Indonesiainside.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulang proses seleksi deputi penindakan di lembaga antirasuah itu. Ini karena sampai sekarang nama-nama calon deputi penindakan KPK tidak kunjung diumumkan ke publik.
Padahal, proses seleksi itu sudah memasuki tahap akhir yang tinggal menyisakan tiga kandidat. “Menjadi tidak salah jika publik menaruh kecurigaan akan adanya agenda terselubung dari pimpinan KPK untuk menempatkan pejabat tertentu di posisi krusial tersebut,” kata Peneliti ICW, Wana Alamsyah, di Jakarta, Rabu (1/4).
Wana menilai proses seleksi deputi penindakan itu berpotensi melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU KPK, khususnya pada asas keterbukaan dan akuntabilitas. Ini karena sejak awal KPK tidak pernah mengumumkan pendaftar dan hasil dari setiap proses seleksi yang telah dilalui.
Dia juga menduga proses seleksi deputi penindakan KPK mengabaikan prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, dalam Pasal 17 sama sekali tidak mencantumkan proses seleksi itu sebagai informasi yang dikecualikan. “Jadi sikap KPK yang cenderung tertutup tersebut tidak ada urgensinya sama sekali,” ucap Wana.
Wana mengatakan, proses seleksi deputi penindakan KPK mengabaikan Pasal 20 UU KPK yang menyebutkan tentang pertanggungjawaban lembaga anti rasuah itu kepada publik. Padahal, setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Tentu dengan model seleksi seperti ini akan semakin menegaskan bahwa ada upaya dari pimpinan KPK untuk menghilangkan keterlibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Selain itu, dia menilai proses seleksi deputi penindakan KPK terkesan terlalu dipaksakan. Mengingat saat ini Indonesia sedang dilanda wabah virus corona yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Wana juga menduga proses seleksi deputi penindakan KPK tidak memperhitungkan aspek integritas dan rekam jejak dari calon-calon yang mendaftar. Tak hanya itu, proses seleksi deputi penindakan KPK diduga tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Dengan tidak dilibatkannya PPATK dalam proses ini tentu akan berimplikasi serius, potensi calon-calon yang mempunyai rekening yang tidak wajar untuk lolos akan terbuka lebar,” ujar Wana.
Atas dasar itu, ICW meminta KPK menghentikan dan mengulang seluruh proses seleksi deputi penindakan untuk dilakukan secara terbuka. KPK harus memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik terkait nama-nama yang mendaftar sebagai deputi penindakan. Kemudian, KPK harus melibatkan PPATK dalam proses seleksi deputi penindakan. (AIJ)
