Yusril: Pemerintah Siap-Siap Hadapi Risiko Terburuk, Pilihannya Hanya Karantina Wilayah

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Kelambanan Pemerintah Pusat mengatasi penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) akan berimplikasi buruk bagi masyarakat Indonesia. Keputusan Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, jika dalam dua minggu atau sebulan ke depan PSBB ternyata tidak efektif, langkah apa yang harus dilakukan Pemerintah? Jika Pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan bahaya dengan tingkatan darurat sipil sebagaimana diatur dalam Perpu No 23 Tahun 1959, tidak akan menyelesaikan masalah.

“Jika keadaan makin memburuk, dugaan saya Pemerintah tidak akan punya pilihan lain kecuali menerapkan karantina wilayah, sebuah konsep yang mendekati konsep lockdown yang dikenal di beberapa negara, dengan segala risiko ekonomi, sosial dan politiknya,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (1/4).

Atas dasar itu, Yusril meminta pemerintah bersiap-siap menghadapi risiko terburuk. Tidak ada pilihan lain menghadapi wabah virus corona, selain karantina wilayah. Dia menduga dalam dua minggu ke depan, PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2020 tidak akan mampu mengatasi penyebaran Covid-19.

Dia memaklumkan bahwa Pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah saat ini karena khawatir dengan pertumbuhan ekonomi RI. Tak hanya itu, pemerintah juga tidak akan mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan hewan ternak yang ada di daerah yang diterapkan karantina wilayah.

“Kewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, katakanlah sembako, listrik dan air bersih di daerah yang dikenakan karantina wilayah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan tanggung jawab Pemda (pemerintah daerah),” katanya.

Dia mencontohkan, jika pemerintah pusat menerapkan karantina wilayah di DKI Jakarta saja, maka pemerintah pusat harus menyediakan sembako buat sekitar 14 juta orang entah untuk berapa lama. Hal itu bisa memicu konflik horizontal karena lockdow dilakukan tanpa persiapan matang.

“Di Manila juga sempat terjadi berbagai kejahatan perampokan karena rakyat miskin kehabisan bahan makanan. Tentara Filipina akhirnya mendrop sembako ke rumah-rumah penduduk miskin kota,” ucap dia.

Dalam catatan Yusril, hingga hari ini belum ada Keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 yang menyetujui permintaan daerah untuk penerapan PSBB. Sejumlah daerah malah sudah bertindak lebih jauh dari apa yang mungkin dapat dilakukan katimbang kewenangan dalam PSBB.

“Pertanyaannya adalah, apakah dengan kebijakan PSBB yang harus diminta oleh daerah dan disetujui atau bisa juga ditolak oleh Menkes itu, penyebaran wabah virus corona dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali? Jawabannya tentu: wallahu ‘alam, hanya Allah Ta’ala saja yang lebih mengetahuinya,” ucap Yusril. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here