Indonesiainside.id, Jakarta – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 dinilai sulit diterapkan oleh para kepala daerah di wilayah masing-masing. Terlebih, para pimpinan di daerah sudah lebih dulu bahkan jauh hari sebelumnya sudah menerapkan.
Hal tersebut disampaikan Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, pernyataan darurat kesehatan yang disampaikan presiden dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tampak sudah terlambat. PP tersebut berisi soal pelaksanaan sebagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, khusus mengenai PSBB, tidak mengenai materi yang lain.
Dengan PP PSBB ini Pemerintah Daerah, Pemkab, Pemkot dan Pemprov dengan persetujuan menteri kesehatan dapat memutuskan daerahnya menerapkan PSBB. Dengan pemberlakuan PSBB, maka daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten dan kota tertentu.
“Pelaksanan PSBB tentu tidak mudah bagi suatu darerah. Daerah-daerah mana saja yang orang dan barang tidak boleh masuk ke daerahnya? Sebab suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (1/4).
Salah satu indikasinya, kepala daerah tidak bisa meminta bantuan Polri atau TNI untuk pembatasan mobilitas orang dan barang melalui PP Nomor 21 tahun 2020 tersebut. Pemerintah daerah hanya bisa mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Polisi baru memiliki kewennagan mengawasi lalu lintas orang dari suatu wilayah ke daerah lain, jika pemerintah pusat memutuskan untuk melaksanakan karantina wilayah. Hal tersebut, kata dia, diatur Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 6 tahun 2018.
“Karantina wilayah hampir sama dengan lockdown yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Suatu daerah atau suatu kota dinyatakan tertutup. Orang tidak diizinkan keluar atau masuk ke daerah atau kota itu,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, ketentuan terkait PSBB hanya mengulang hal yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020. PSBB dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk, peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
“Ketiga hal yang dicakup PSBB sebenarnya sudah dilaksanakan oleh daerah baik ada maupun tidak ada PSBB. Namun yang sudah dilaksanakan itu tidak mampu membatasi penyebaran virus corona,” ujarnya. (ASF)
