DPR: Ada Dana dari Denda Perusak Hutan, Mengapa Utang untuk Tangani Corona?

Bank_Dunia
Ilustrasi Bank Dunia. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR, Slamet, menyayangkan sikap pemerintah yang mengambil pinjaman dari Bank Dunia untuk penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Ia menyebut pemerintah seharusnya konsentrasi pada piutang yang dimiliki perusahaan yang kena denda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 lalu.

“Bank Dunia baru saja menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau setara Rp4,95 triliun (kurs 16.500 per dolar AS) untuk Indonesia. Pinjaman disetujui di tengah penyebaran pandemi virus Covid-19,” kata Slamet di Jakarta, Kamis (2/4).

Dia mengaku tak setuju dengan langkah pinjaman tersebut. Ada langkah yang bisa dilakukan pemerintah selain meminjam kepada Bank Dunia, salah satunya menagih denda para perusak hutan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLJK).

“Berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung), pemerintah punya dana sebesar Rp18,3 triliun yang bisa ditagihkan kepada perusahaan perusak hutan. Apa salahnya kalau bencana kali ini kita gunakan dana tersebut?” ucap dia.

Menurut Slamet, pemerintah harus jeli. Di mana pun dana tersebut harus dikejar sebaik dan secepat mungkin. Hal itu bisa menjadi solusi bagi pemerintah daripada meminjam terus ke Bank Dunia.

MA telah memenangkan pemerintah pada sidang melawan para perusak hutan di berbagai kasus. Total nilai kemenangan lewat putusan pengadilan yang telah berkekuautan hukum mencapai Rp18,3 triliun. Namun, sejak Januari 2019, KLHK seolah tak serius menjalankan putusan MA tersebut.

“Ada amanat yang cukup besar bagi pemerintah yaitu kewajiban mendahulukan keselamatan jiwa rakyat banyak Bangsa Indonesia yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri,” ucap Slamet.

Hal serupa disampaikan rekan Slamet di Komisi IV, Andi Akmal Passluddin. Dia mengatakan, pada Perppu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu cenderung membuka pintu untuk utang luar negeri dan sentralisasi kekuasaan dengan memotong dana anggaran daerah.

“Potensi tambahan anggaran dari dalam negeri sangat besar. Bahkan denda kebakaran hutan dan lahan bisa mencapai Rp18 triliun. Ada satu perusahaan yang mesti dieksekusi dendanya sebesar Rp16 triliun akibat pelanggaran karhutla,” ucap dia. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here