Fadli Zon: Siapakah ‘Koki’ Pengambilan Kebijakan Istana?

Fadli Zon
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, Jakarta. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR, Fadli Zon mempertanyakan siapa orang yang berperan meracik kebijakan di Istana Merdeka?. Menurut dia, selama ini proses pengambilan kebijakan di Istana kacau.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat memberikan catatan terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan (3) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Belum seminggu wacana karantina wilayah dilempar, Presiden kemudian membuka opsi baru lagi, berupa darurat sipil. Namun, belum sehari wacana tersebut digelar, muncul barang baru, yaitu status PSBB yang kemarin akhirnya dieksekusi.

“Kita sama-sama bisa melihat betapa kacaunya proses pengambilan keputusan di dapur Istana. Siapakah koki pengambilan keputusan di dapur Istana?,” ujar Fadli kata Fadli melalui keterangannya, Kamis (2/4).

Meski begitu, dia mengapresiasi poin pembatalan status darurat sipil. Artinya, Pemerintah masih mendengarkan kritik yang disampaikan masyarakat. “Darurat sipil jelas bukan resep melawan Covid-19 dan pasti akan ditolak banyak kalangan,” ucapnya.

Kedua, berubah-ubahnya sikap dan wacana yang dilemparkan Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19, sangat kentara sekali menunjukkan lemahnya komitmen dan inisiatif Pemerintah. Contohnya, semula pemerintah menolak tuntutan ‘lockdown’, namun minggu lalu mereka membuka opsi karantina wilayah, yang secara substantif sebenarnya tak berbeda.

Pemerintah, kata dia, terlihat pemerintah gamang dan amatiran. “Menteri Kesehatan juga tak kelihatan lagi di depan publik. Apa yang terjadi?,” katanya.

Meskipun opsi penanganan wabah Covid-19 berubah-ubah, namun dua melihat posisi Pemerintah sebenarnya tak bergeser. Seperti disampaikan beberapa hari lalu, mereka hanya sedang berusaha mengelak dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama periode karantina. “Itu saja. Semua akrobat wacana yang disampaikan, intinya hanya itu,” ujarnya.

Sebab, jika membaca UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, dengan status “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, maka kewajiban Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan hidup masyarakat memang jadi gugur. Padahal masyarakat, khususnya yang kurang beruntung, sangat memerlukan insentif serta bantuan logistik dan bantuan tunai.

“Negara-negara lain yang kapitalis sekalipun juga melakukannya,” katanya.

Menariknya, selain menerbitkan PP No. 21/2020, sebagai turunan UU Nomor 6/2018 serta Keppres No. 21/2020, sebagai sikap resmi Pemerintah atas kondisi darurat kesehatan yang tengah berlangsung, Pemerintah juga menyelipkan Perppu Nomor 1/2020.

“Saya kira Perppu ini harus dilihat secara hati-hati dan kritis, jangan sampai ada yang menunggangkan kepentingannya di belakang krisis yang tengah berlangsung,” ujar dia. (SD)

1 KOMENTAR

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here