Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Kini pemerintah pusat segera menyiapkan pedoman atau peraturan teknis untuk pelaksanaan regulasi itu di lapangan.
“Kita semua harus berperan aktif dalam penerapan dan sosialisasi PSBB kepada masyarakat. Sehingga upaya bersama untuk menekan penyebaran Covid-19 dapat berjalan optimal,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, melalui konferensi video di Jakarta, Rabu (1/4).
Dia menuturkan, agar kebijakan ini dapat berjalan lebih operasional, perlu segera diterbitkan pedoman-pedoman teknis penerapan PSBB di lapangan. Tim Gugus Tugas Pusat Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, saat ini sedang bekerja untuk menyelesaikan peraturan teknis itu. Pedoman operasional tersebut antara lain akan mengatur kriteria pembatasan; kewenangan dan tanggung jawab; koordinasi, hingga; fasilitas-fasilitas yang dikecualikan untuk dibatasi.
“Pedoman operasional sebagai acuan teknis penerapan PSBB akan ditetapkan dalam peraturan menteri (permen), sehingga sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti,” ujar Muhadjir.
Dia mengatakan, PP dan permen tersebut menjadi acuan bagi daerah untuk mengantisipasi meluasnya persebaran Covid-19 yang dapat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Selain menerapkan strategi PSBB untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah secara paralel terus melaksanakan langkah-langkah lainnya yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.
“Pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang perekonomiannya terdampak langsung Covid-19. Arahan Bapak Presiden jelas yaitu membantu para pekerja informal/buruh harian yang terdampak akibat kebijakan PSBB,” ucap dia. (AIJ)
