Peneliti UI: Pemda dan Masyarakat Lebih Dulu Berinisiatif PSBB daripada Jokowi

Desa di Aceh menerapkan karantina wilayah alias lockdown secara mandiri untuk mencegah penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin, menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah bukan barang baru. Dia menuturkan, pemerintah daerah lebih dulu memberlakukan kebijakan itu daripada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi, yang ditetapkan pempus (pemerintah pusat) sebetulnya bukan hal baru. Kelambatannya membuat dan menerapkan kebijakan berkesenjangan dengan tuntutan riel di lapangan yang sudah sangat mendesak, lalu direspons atas inisiatif pemda dan masyarakat. Kenapa demikian? Ini tanda pemerintah pusat sudah mengalami krisis legitimasi,” kata Defny di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut dia, sebelum penetapan PSBB, elemen masyarakat sudah berinisiatif. Hal tersebut mereka lakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Misalnya, warga memberlakukan pembatasan akses menuju wilayah permukiman mereka.

“Sebagian pemda bahkan sudah menerapkan lockdown meski kewenangan asli ada di pempus,” kata Defny.

Menurut dia, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah fokus pada ketahanan ekonomi. Sebab sejak wabah corona melanda Tanah Air, aktivitas ekonomi masyarakat jadi terganggu. “Dengan keadaan saat ini, kegiatan sosial ekonomi tak bisa lagi normal, dampak negatifnya sudah banyak dirasakan masyarakat,” kata dia.

PSBB dianggap sebagai kebijakan persuasif tanpa kewajiban pemerintah untuk mengkompensasi dampak sosial ekonomi tersebut. Sementara itu, secara regulasi, karantina wilayah alias lockdown membebankan pemerintah untuk merealokasikan anggaran dalam rangka kompensasi tersebut.

“Masalahnya, terjadi kompetisi kebijakan antara realokasi anggaran untuk dampak sosial-ekonomi dan alokasi anggaran yang sudah ada untuk agenda pemindahan ibu kota negara dan infrastruktur tak mendasar lainnya,” kata Defny. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here