Bahas RKUHP dan Omnibus Law di Tengah Pandemi Covid-19, DPR Dinilai Sangat Bernafsu

Gedung DPR/MPR Senayan. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pemerintah dan DPR tidak sensitif dengan kondisi darurat kesehatan akibat Covid-19 yang saat ini terjadi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP di tengah pandemi global tersebut.

Sementara itu, DPR akan membahas Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Padahal, RUU tersebut mendapat penolakan dari masyarakat, terutama dari kaum buruh.

“Saya kira sih baik permintaan Menkumham maupun untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP, maupun keputusan DPR yang mau membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja sama-sama memperlihatkan sikap yang tidak sensitif terhadap situasi darurat yang kini tengah menerjang Bangsa Indonesia,” ucap Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada Indonesiainside.id, Kamis (2/4).

Sulit mengatakan, sangat sulit dipahami Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan DPR membuat rencana demikian di tengah kegentingan bangsa menghadapi Covid-19. Terlebih lagi, masyarakat akan sulit menyampaikan aspirasi, lantaran mereka fokus melakukan berbagai persiapan agar tidak terjangkit virus yang mudah menyebar itu.

“Tentu saja kita memahami tugas lembaga-lembaga itu. Sama halnya kita juga memahami betapa buruknya kinerja legislasi DPR sejak periode-periode sebelumnya. Pemahaman itu membuat kita kaget ketika baik Menkumham maupun DPR seperti sangat bernafsu membahas beberapa RUU di Masa Sidang III ini. Nafsu ini juga sudah kerap dipertontonkan oleh DPR dan Pemerintah sebelum-sebelumnya walaupun kita tahu juga hasilnya sedikit yang berhasil disahkan dan sebagian besar nya terbengkelai,” ucap Lucius.

Lucius mengatakan, seharusnya Yasonna maupun DPR memperlihatkan tanggung jawab moral kepada masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan baru di tengah kekhawatiran mereka terhadap wabah corona. Seharusnya, kata dia, Yasonna dan DPR ikut bersama pemerintah memfokuskan seluruh perhatian dan kebjjakan pada penanganan Covid-19. Apalagi DPR, mereka adalah wakil rakyat yang dimandat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok tertentu, hingga partai.

“Atau jangan-jangan nafsu menggebu-gebu ini memang atas pertimbangan kemendesakan sepihak Menkumham dan DPR yang berkepentingan untuk menggoalkan RUU-RUU di atas? Jangan-jangan nafsu ini mengikuti keberhasilan DPR periode lalu dan Menkumham yang sama yang di periode lalu pernah berhasil ‘ngegas’ membahas revisi UU KPK dalam waktu singkat karena yang diperjuangkan bukan kepentingan rakyat tapi kepentingan koruptor?” ucap dia.

Dia mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPR maupun pemerintah harus memahami kebutuhan mendesak masyarakat. Mendesak versi rakyat saat ini adalah mengatasi pandemi Covid-19, bukan membahas RKUHP, RUU Pemasyarakatan, maupun Omnibus Law Cipta Kerja. Maka itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk hadir menyelesaikan masalah dan memberikan ketenangan kepada masyarakat.

“Jadi kalau rakyatnya membutuhkan penanganan pandemi yang cepat agar segera bisa beraktifitas normal dalam menjalani kehidupan, lalu untuk siapa kerja yang seolah-olah penuh nafsu digenjot DPR? Saya merasa, masa sidang III yang kebetulan berlangsung di tengah pandemi ini bukanlah saat yang baik bagi kerja-kerja rutin dan normal bagi siapapun termasuk DPR dan apalagi Kemkumham yang merupakan bagian dari Pemerintah,” ucap dia.

Dia menegaskan, DPR merupakan satu-satunya lembaga yang kehilangan jejal dalam beragai upaya penangan Covid-19. Ketidakhadiran itu bukan karena anggota dewan menjalani masa reses, tapi Lucius mengendus memang mereka tidak punya keinginan dan niat apalagi tawaran solusi untuk memprioritaskan situasi darurat saat ini dalam rencana kerja DPR.

“Mereka malah mau asyik sendiri dengan hal-hal rutin. Jika Menkumham dan DPR jalan terus penuh nafsu membahas RUU-RUU yang disebutkan di atas, artinya mereka memilih jalan untuk dibenci publik atau rakyat. DPR khususnya tak akan mampu membangkitkan kepercayaan publik yang rendah pada mereka selama ini jika momen dimana mereka seharusnya berempati pada rakyat justru disepelekan untuk urusan membahas RUU-RUU yang hasilnya belum tentu juga akan berkualitas,” ucap Lucius.

Sebelumnya, revisi RKUHP dan RUU Pemasyarakatan yang dilanjutkan dari periode lalu kembali dibahas oleh DPR. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan, Komisi III DPR telah melaporkan kedua RUU akan diselesaikan dan disahkan pekan depan. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Selanjutnya, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja dipastikan segera dibahas. Rapat paripurna menyepakati pembahasan darf RUU Ciptak Kerja dilanjutkan oleh Badan Legislasi (Baleg). “Surat Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk diserahkan kepada Badan Legislasi,” kata Azis dalam rapat paripurna DPR. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here