Jenazah Korban Virus Corona Ditolak, Bukti Lemahnya Manajemen Komunikasi Pemerintah

Ilustrasi sejumlah petugas medis memakamkan jenazah pasien positif Covid-19 dengan menggunakan alat pelindung diri (APD). Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat komunikasi politik, Ermus Sihombing menyayangkan adanya sekelompok orang yang menolak pemakaman jenazah korban virus corona atau covid-19. Padahal, jenazah itu adalah korban dari sebuah bencana sebaran virus.

Selain itu, menurut Ermus, sejatinya setiap orang harus berempati kepada keluarga yang sedang bersedih ditinggal untuk selamanya, oleh salah satu anggota keluarga yang mereka cintai. Apapun latar belakang kita, kita tidak boleh menolak pemakaman jenazah.

“Kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO. Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan,” ujar Ermus, lewat WhatsApp, Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Dugaan Ermus ialah adanya informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu menimbulkan sikap tidak setuju, yang pada gilirannya turun ke jalan menolak untuk pemakaman yang disenggelarakan di wilayah teritorial kelompok itu.

“Padahal, negara kita negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa kita sadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat polisi kita di lapangan, ” imbuh Ermus.

Solusi yang pertama untuk atasi penolakan itu ialah untuk pemerintah dari semua tingkatan, agar melakukan manajemen komunikasi yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan virus corona murni dari aspek virologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat.

“Menurut hemat saya, solusi yang saya tawarkan tersebut belum maksimal dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah. Baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman, ” kata Ermus.

Untuk itu, dia menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu Komunikasi, di perguruan tinggi setempat untuk lakukan komunikasi persuasif aspek virologi.

Kedua, pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut. Jangan sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban virus corona.

“Tampaknya mereka yang menolak lebih tepapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik prakmatis, politik pecah-belah,” ucap Ermus.

Untuk hal itu, ada dua hal yang ditawarkan Ermus. Satu, petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis, yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan.

Dua, sesegera mungkin dilakukan komunikasi informatif dan persuasif secara sistematis, masif dan terstrukur. Dengan melibatkan kekuatan media massa, media sosial dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan.

Sebelumnya, Bupati Banyumas, Achmad Husein, mengatakan, peristiwa di balik penolakan warga terhadap jenazah pasien positif virus corona di wilayahnya yang ramai diperbincangkan. Husein menceritakan jenazah itu dipindah empat kali.

Dia menduga penolakan warga ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan edukasi. Dia mengakui Pemerintah Kabupaten Banyumas masih punya pekerjaan rumah terkait sosialisasi kepada warga, agar tak terjadi lagi penolakan terhadap jenazah korban virus corona. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here