DPR Dinilai Manfaatkan Corona Bahas RUU Kontroversi, Benarkah?

Ilustasi Gedung DPR RI. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai DPR memanfaatkan kekhawatiran masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 untuk membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial. Ia menyebut DPR merencanakan melakukan pembahasan terhadap pembebasan koruptor, meloloskan omnibus law, RUU KUHP, dan RUU Permasyarakatan.

“Ditengah situasi seperti ini seharusnya fungsi legislasi DPR dinonaktifkan sementara dan DPR harus berfokus pada pengawasan terhadap proses penanganan pandemi Covid-19 yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Kurnia di Jakarta, Senin (6/4).

Kurnia menilai jika proses legislasi dilanjutkan dalam suasana pandemi Covid-19, hanya akan memperburuk situasi. “Pembahasan Omnibus Law dan UU lain yang jadi polemik harus segera dihentikan. Jika hal ini tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan permasalahan karena jelas pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang ada akan tidak baik,” ucap Kurnia.

Kurnia berpendapat, secara prosedural maupun substansial akan menimbulkan masalah jika DPR ngotot melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Secara prosedur, DPR hanya akan menjalani prosedur pembahasan secara formalitas semata, tapi sama sekali tidak mempertimbangkan partisipasi publik yang lebih luas. Secara substansi, omnibus law jelas melenceng dari 29 Putusan MK, berpotensi inkonstitusional.

“Jadi harus dihentikan, soalnya ini macam penumpang gelap yang mau menyelundupkan hukum ditengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemic covid-19,” ucap dia.

Kurnia mengatakan, apa yang dilakukan DPR dan pemerintah saat ini mencerminkan kemunduran berdemokrasi (retrogression of democracy). Ini karena menutup ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU yang memiliki substansi yang cukup penting. (SD)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here