Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya mengakui keterbatasan data kasus virus corona (Covid-19) yang dimiliki. Selain itu, BNPB juga tidak berwenang untuk mengumumkan data riil di masyarakat.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BPNB, Agus Wibowo, mengutarakan bahwa data soal kasus corona antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Dia tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab ketidaksinkronan itu.
“BPNB mengumpulkan data dari daerah dan juga mendapat data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kami punya data dua-duanya dan kami sandingkan. Nah karena jubirnya Pak Achmat Yurianto, maka apa yang dimumkna Pak Yuri itu yang resmi kami publikasikan,” tutur Agus dalam diskusi maya bertajuk Bersama Melawan Covid-19 yang ditayangkan di kanal YouTube Energy Academy Indonesia pada Ahad malam (5/4).
Agus menerangkan, petugas BNPB juga mencatat setiap informasi dari daerah tentang kasus corona. Namun ibaratnya, itu dilakukan di balik layar dan tidak mungkin dipublikasikan. Apalagi, BNPB bukanlah juru bicara pemerintah untuk kasus corona.
“Asupan data kami dari Kemenkes dan terbatas. Ini membuat kami tidak bisa menghasilkan data yang lengkap dan menyampaikannya secara terbuka pada masyarakat,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, BNPB akan membangun aplikasi ‘Lawan Covid-19’. Aplikasi ini akan menampung semua data masalah virus corona secara luas, terutama yang positif terinfeksi. Tujuannya, tentu agar aplikasi ini bisa mengasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan.
Semua data akan dimasukkan oleh jajaran BNPB dari berbagai pihak secara akurat. Semua tenaga yang dimiliki BNPB akan dikerahkan. Entri data bisa dilakukan oleh petugas BNPB, baik dari kalangan sipil atau militer.
Keterbukaan data ini amat penting. Sebagaimana disarankan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) data yang rinci dan terbuka tentang pasien yang positif virus corona akan memudahkan aparat dan masyarakat untuk melacak siapa saja yang sempat kontak dengan penderita dalam beberapa hari terakhir. Ini uga akan memudahkan pemerintah untuk membatasi sebaran virus corona. (AS)
