Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menuturkan, banyak negara sudah menggunakan istilah perang dalam menanggulangi Covid-19. India misalnya menggunakan istilah war on Covid, begitu juga dengan Inggris dan Amerika.
“Ini adalah perang pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, virus dan tidak mengenal apa targetnya, mau kaya mau miskin, pejabat mau bawahan, laki maupun perempuan, polisi, tentara, siapa pun juga dapat terserang. Dengan menggunakan paradigma perang inilah maka penguatan kesehatan menjadi penting,” kata Tito di Jakarta, Rabu (8/4).
Maka itu, kata dia, diperlukan strategi yang tepat dan terukur. Prinsipnya, kesehatan publik tetap diutamakan, tapi juga roda perekonomian sebisa mungkin harus tetap bergerak.
“Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi atau pencegahan,” katanya.
Tito menjelaskan, realokasi dan refocussing anggaran juga, harus difokuskan untuk pembentukan gugus tugas. Untuk langkah mitigasi, misalnya, rapid test atau untuk pencegahan, seperti pengadaan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.
Termasuk untuk peningkatan kapasitas perawatan. Misalnya pengadaan rumah sakit, ranjang perawatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya. “Juga untuk obat-obatan dan vitamin,” ujarnya.
Hal kedua yang harus jadi fokus semua pihak, baik pusat dan daerah, menyiapkan social safety net atau pengaman jaring pengaman sosial. Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial.
Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu. Jika mereka tidak ditangani dan tidak dibantu baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
“Ingat, krisis ekonomi ini bisa berubah menjadi krisis sosial. Ini tentu tak boleh terjadi, karena berdampak pada krisis keamanan dan akan muncul gangguan keamanan,” katanya.
Kemudian fokus yang ketiga, lanjut Tito, membantu dunia usaha tetap bisa bertahan dan ketahanan pangan. Intinya, pemerintah harus terus membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.
Karena itu, dalam rapat dengan kalangan dunia usaha, khusus yang terkait dengan produksi, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BKPM dan Menteri Pertanian sepakat untuk membantu dunia usaha, industri, UMKM yang masih bisa survive harus bisa bertahan dan peningkatan produksi pangan dengan proteksi kepada petani, nelayan dan peternakan.
“Jadi kalau ada peraturan rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja di pukul rata itu akan memukul dunia industri dan nanti secara tidak langsung akan berdampak kepada sistem secara keseluruhan,” ujarnya. (SD)
