Membiarkan APD Langka, Ombudsman: Itu Maladministrasi

Ilustrasi tenaga medis penanggulangan virus corona. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alamasyah Saragih, meminta pemerintah tak membiarkan masker dan alat pelindung diri (APD) langka dalam situasi pandemi Covid-19. Ia menilai pembiaran barang tersebut termasuk maladministrasi.

“Membiarkan kondisi itu sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu maladministrasi,” kata Alamsyah saat dikonfirmasi Indonesiainside.id, Rabu (8/4).

Alamsyah menegaskan, salah satu yang wajib dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan ekspor masker dan APD. Dia mengaku telah menyampaikan hal itu sejak awal Maret lalu, agar pemerintah serius menyediakan masker dan APD. Pemerintah juga harus melakukan pengaturan harga dalam situasi pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa kebutuhan domestik akan barang itu sangat tinggi. Maka itu, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation atau kewajiban memasok produksi bagi industri yang memprid barang itu.

Pemerintah, kata dia, dapat mengusulkan eskpor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD ke dalam larangan atau pembatasan yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan.

“Sehingga Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah eskpor produk itu maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan,” ungkapnya. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here