Analis: Akan Ada 2,5 Juta Kasus Corona di Indonesia jika Mudik Tak Dilarang

Calon pemudik bersiap menaiki bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Tradisi pulang ke kampung halaman pada momen Ramadhan dan Idul Fitri untuk saat ini dinilai akan menghambat dan mempersulit penyelesaian pandemi virus corona (Covid-19). Sebaran virus akan semakin tak terbendung dan risiko kesehatan paling rentan akan menyasar para lansia di kampung tujuan.

Analis kesehatan dari The Indonesia Initiative (TIDI), dr Aqsha Azhary Nur memaparkan, saat ini ada 27,5 juta lansia di Indonesia. Lebih dari 60 persen dari mereka memiliki penyakit hipertensi. Menurutnya, segala potensi kerentanan Covid-19 akan sangat berdampak pada mereka, misalnya gangguan pernapasan.

“Akan ada 2,5 juta kasus kalau tidak ada intervensi sangat kuat, termasuk pembatalan kegiatan momen mudik,” ungkapnya dalam webinar TIDITALKS yang dikutip Jumat (10/4).

Mahasiswa pascasarjana John Hopkins School of Public Health, Amerika Serikat itu mengungkapkan, risiko besar akan diderita oleh pemerintah daerah dengan adanya arus mudik ini. Dia khawatir beban infrastruktur kesehatan di daerah akan semakin berat dan tidak cukup kuat untuk menangangi pasien corona.

“Di seluruh Indonesia hanya tersedia 8.413 ventilator yang tersebar di 2.867 rumah sakit. Kondisi di Jakarta saja dokter sudah meraung-raung karena keterbatasan fasilitas. Apalagi kalau di daerah. Sementara bantuan untuk mengatasi Covid-19 ini mayoritas sudah diturunkan ke DKI,” tuturnya.

Aqsha menyayangkan pemerintah pusat yang kurang bertindak tegas untuk mencegah tersebarnya wabah. Dia berharap pemerintah daerah dapat menganbil tindakan antisipasi lebih guna mengatasi permasalahan ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, meminta pemerintah tegas mengambil kebijakan. Salah satunya menindak tegas para pemudik dan menerapkan larangan pulang kampung, bukan sekadar imbauan.

“Pemerintah sangat perlu mengambil kebijakan larangan mudik atau pulang kampung, tentu ini sangat membantu agar semua khidmat menjalankan physical distancing, sekaligus mendukung program PSBB,” kata Dedi.

Dedi menambahkan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tidak serentak dijalankan seluruh daerah memicu kekhawatiran. Pasalnya, interaksi orang antar daerah masih memungkinkan dilakukan.

“Dengan kondisi sebaran yang kian merata, sulit berhasil jika tidak dilakukan pencegahan  secara nasional, untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan agar semua orang tidak melakukan perjalanan” ucapnya. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here