Protes Tak Digubris, Sidang Daring Jalan Terus

Sidang secara online yang di Badung, Bali. Foto: dok/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Denpasar – Sidang daring atau online yang digelar mayoritas pengadilan di seluruh Indonesia mendapat banyak dukungan. Sebaliknya, protes sidang daring sepi dari dukungan, protes pun tak digubris.

Berdasarkan data yang dirangkum di Kejaksaan Agung per 3 April 2020, sudah 79% Kejaksaan Negeri se-Indonesia sudah melaksanakan sidang daring. Karena dari jumlah 435 Kejaksaan Negeri (Kejari) se Indonesia, sudah 344 Kejari menyidangkan 10.517 perkara pidana.

Adanya sidang daring itu dianggap sebuah solusi di tengah wabah virus corona. Sehingga nyaris tidak ada yang protes. Hanya sedikit yang ‘teriak’, mengatakan sidang itu tidak sah.

Salah satunya Sekjen Peradi Sugeng Teguh Susilo. Alasannya melanggar KUHAP. Lalu berdasar Perma Nomor 1 tahun 2019 pasal 4 yang bisa sidang online hanya perkara perdata.

Tapi protes itu sepertinya tidak ada yang menghiraukan. Parlemen (DPR), eksekutif (pemerintah) dan Yudikatif (Mahkamah Agung) satu suara, kompak mendukung sidang daring.

Aparat penegak hukum (APH) idem ditto. Sama saja, mulai dari Jaksa, Hakim, Polisi sampai Rutan/Lapas. Semua saling mendukung. Sehingga sidang daring pun jalan terus. Malah bisa dibilang, saat ini jumlah sidang “konvensional” bisa dihitung dengan jari.

Payung hukum sidang daring karena keadaan ‘darurat’ itu sudah dibuat Jaksa Agung melalui surat tanggal 27 Maret 2020. Surat Menkumham juga tanggal 27 Maret 2020. Gong-nya terakhir surat Dirjen Badilum, Mahkamah Agung juga tanggal 27 Maret 2020.

Lalu ada pertanyaan, bila perkara pidana dapat disidangkan secara online, apakah ditengah wabah Covid-19 ini untuk penyidikan perkara dapat juga dilakukan secara daring?

“Ini pertanyaan yang diajukan teman-teman Penyidik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat saya diundang sebagai nara sumber FGD (Forum Group Discusion) 8 April 2020. FGD ini dilaksanakan daring juga,” katanya.

Pertanyaan pokoknya apakah untuk permintaan keterangan saksi atau tersangka saat tahap penyidikan dapat dilakukan secara teleconference?

“Jawaban saya pribadi, sangat-sangat bisa. Saya tulis sampai dobel sangat. Karena, tidak hanya di tengah wabah virus corona ini saja yang bisa, mengingat di tengah wabah harus social distancing (jaga jarak),” imbuhnya.

Di tengah wabah memang hampir semua tindakan hukum Aparat Penegak Hukum (APH) bisa dibenarkan oleh hukum. Asal untuk keselamatan rakyat. “Karena ada asas “Salus populi supreme lex esto”. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara,” katanya mengutip Filsuf Cicero. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here