Kasus Ketenagakerjaan Meningkat Tajam Akibat Pandemi Covid-19

Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) mengaku menerima banyak permintaan bantuan hukum dan konsultasi dari pekerja maupun pengusaha mengenai dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Mereka menemukan situasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang beragam di beberapa perusahaan.

“Mulai dari puluhan hingga ratusan pekerja atau bahkan ratusan cabang yang sudah ditutup tanpa pembayaran pesangon,” tulis HKHKI dalam rilis yang diterima Indonesiainside.id, Ahad (12/4).

“Pekerja diberitahu melalui pesan di Whatsapp bahwa dirinya sudah di PHK karena perusahaan tidak mampu melanjutkan operasionalnya lagi. Setelah lapor ke disnaker kami disarankan untuk melakukan bipartit (perundingan), tapi pengusaha tidak pernah hadir,” imbuh mereka.

HKHKI menilai, dengan jutaan pekerja yang sudah di PHK, diperkirakan jumlah kasus di Pengadilan Hubungan Industrial akan meningkat tajam. Karenanya, HKHKI meminta dengan tegas agar pemerintah melakukan langkah konkrit penyelamatan darurat arus PHK agar tidak mencapai Mega Tsunami PHK sebagaimana telah terjadi dibanyak negara lain.

Setidaknya ada  tiga langkah konkrit yang harus segera diambil oleh pemerintah. Pertama, Pemerintah harus menjamin bahwa upah seluruh pekerja akan dibayarkan oleh pemerintah, dan meminta agar pengusaha tidak mencoret pekerjanya dari data perusahaannya.

“Besarnya upah yang dibayarkan bisa disesuaikan (tidak harus 100%) mungkin 60, 70 atau 80%. Maksimal upah juga bisa dibatasi besarnya, dan hingga berapa lama akan dibayarkan oleh pemerintah,” katanya.

Kedua, membagikan kebutuhan bahan dasar pokok bagi masyarakat di provinsi yang diberlakukan PSBB, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Ketiga, segera keluarkan Perppu terkait aturan Ketenagakerjaan, untuk memberikan payung hukum atas hal-hal sebagaimana himbauan Menteri Ketenagakerjaan.

Seperti aturan kerja paruh waktu; fleksibilitas ketentuan PKWT; perluasan jenis pekerjaan dan fleksibilitas persyaratan outsourcing melalui Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan sebagainya. HKHKI mengingatkan bahwa jika pemerintah kembali lengah dan kehilangan momen, maka Mega Tsunami PHK akan sulit dihindari.

Pekerja dan pengusaha harus diselamatkan karena mereka adalah roda perekonomian. Dengan adanya jaminan upah, tingkat PHK dapat ditekan, begitu pula tingkat penularan Covid-19, karena pekerja akan merasa aman dengan “dirumah saja”. Sebaliknya, jika jaminan ini tidak ada, pekerja akan berusaha untuk tetap hadir dan bekerja, alhasil PSBB tidak berjalan maksimal. (SD)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here