Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengingatkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok soal jobdesk komisaris utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Ini menyusul langkah Pertamina meluncurkan program khusus cashback saldo LinkAja sebesar 50 perden untuk ojek online (ojol) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) selama tiga bulan.
Pertamina mengklaim program itu untuk meringankan beban hidup pengemudi ojol pada masa pandemi Covid-19. Cashback 50 persen itu maksimal Rp15.000 bagi 10.000 pengendara ojek online per hari. Cashback itu untuk pembelian BBM berupa Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo jika menggunakan aplikasi MyPertamina. Pertamina meluncurkan Rp13,5 miliar untuk program tersebut.
Amin Ak mengingatkan, jajaran direksi dan komisaris pertamina harus menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing alias tidak saling berebut tugas. Tugas utama Ahok sebagai komut pertamina bukan menjadi humas pertamina.
“Sebaiknya yang tampil mengkomunikasikan hal ini (program khusus cashback saldo LinkAja sebesar 50 persen bagi ojek online) ke publik adalah Direksi bukan Komisaris (Ahok). Karena kerja teknis operasional perusahaan merupakan domain Direksi bukan Komisaris,” kata Amin dalam rapat virtual Komisi VI DPR bersama Dirut Pertamina, Dirut PGN dan PLN, hari ini (16/4).
Amin Ak menjelaskan, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, memberi saran kepada direksi, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran.
Menurut dia, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu perusahaan dimulai dari ketaatan aturan main yang dicontohkan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
Selain itu, dia juga menyinggung proses digitalisasi di beberapa SPBU yang masih sering error. Hal itu merugikan pemilik SPBU.
“Saya minta agar Pertamina melalui Vendor pelaksana digitalisasi bisa meningkatkan kualitas pekerjaannya,” tutur Amin Ak.(EP)
