Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, meminta masyarakat disiplin mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah masing-masing. Ketegasan pemerintah juga dibutuhkan supaya PSBB berjalan baik sesuai rencana.
“Contoh terbaru adalah penerapan PSBB di Jawa Timur yang baru berjalan lima hari. Kita lihat kepatuhan beberapa pihak terhadap peraturan PSBB masih rendah ,” kata Lestari di Jakarta, Ahad, (3/5).
Saat PSBB mulai diberlakukan di Jawa Timur, menurut Lestari, ada industri padat karya masih beroperasi dengan berbekal rekomendasi dari Kementerian terkait. Celakanya kepatuhan terhadap protokol penanggulangan Covid-19 rendah.
“Orang dengan status PDP tetap bekerja di sebuah pabrik. Akibatnya, sejumlah karyawan perusahaan itu positif Covid-19 dan pabrik ditutup beberapa hari setelah dua karyawannya yang positif Covid-19 meninggal dunia,” kata Lestari.
Peristiwa serupa sebenarnya juga terjadi pada sebuah perusahaan dengan industri serupa di Amerika Serikat. Namun, kata Lestari, begitu ditemukan dua karyawannya terpapar virus korona, pada 20 Maret lalu, pabriknya tutup sementara.
Inkonsistensi pemerintah dengan kasus serupa juga pernah terlihat pada PSBB di DKI Jakarta tahap I. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta melarang sejumlah perusahaan beroperasi saat PSBB berlangsung. “Tetapi Kementerian terkait di tingkat pusat malah memberikan rekomendasi boleh operasi,” kata dia.
Berdasarkan peristiwa tersebut, Lestari berharap semua pihak, pemerintah dan kalangan industri serta pekerja, bisa memahami ancaman serius Covid-19 bagi kehidupan banyak orang.
Sehubungan dengan wacana pemerintah tentang pelonggaran aturan PSBB, Rerie mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan betul-betul memperhatikan semua aspek sebagai bahan pertimbangan.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menerbitkan dispensasi atau merencanakan relaksasi beberapa aturan PSBB dengan sejumlah alasan, mohon dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh,” tegas Lestari.
Menurut Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, proses penanggulangan Covid-19 di Tanah Air memang membutuhkan waktu.
Rentang waktu pelaksanaan PSBB yang panjang, menurut Lestari, juga berpotensi mempengaruhi psikologis masyarakat menjadi cenderung tidak mematuhi lagi sejumlah protokol kesehatan untuk penanggulangan wabah Covid-19.
“Kalau semua masyarakat disiplin saya yakin wabah Covid-19 ini bisa segera berakhir. Sebaliknya kalau masyarakat dan pemerintah selalu mencari pembenaran untuk merelaksasi peraturan PSBB, saya ragu kondisi ini akan berakhir,” ujarnya.
Menurut dia masyarakat harus konsisten mematuhi aturan PSBB sampai kebijakan tersebut dinyatakan berakhir. Sedangkan pemerintah daerah, tambahnya, harus konsisten menyosialisasikan kebijakan dan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan PSBB.(PS)
