Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat program cetak sawah baru 2020 sebagai kebijakan yang anomali. Program ini tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional.
Dia mengungkapkan, anggaran cetak sawah sebesar Rp209,8 miliar pada postur anggaran 2020, dipangkas menjadi Rp10,8 miliar akibat penghematan. Kini setelah refocussing menjadi Rp 0.
“Pencetakan sawah ini butuh waktu minimal satu tahun. Itupun di luar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah Covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan,” jelas Andi di Jakarta (4/5).
Ia menyampaikan, pada evaluasi BPK, Pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal. “Pemerintah jangan membuat statement yang seperti mimpi saja. Mau bangun program anggarannya di-nol-kan. Terlalu naif,” tukas Andi.
Ia menegaskan bahwa pernyataan pemerintah untuk cetak sawah di Kalimantan Tengah sekitar 900.000 hektar yang merupakan mayoritas tanah basah dan lahan gambut adalah ucapan ceplas-ceplos tanpa dasar. Kepanikan akibat peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang adanya potensi krisis pangan dunia, lanjutnya, memang harus disikapi, tapi penyikapan itu mesti dilakukan dengan kemampuan negarawan yang mumpuni.
“Saya meminta Pemerintah jangan mengambil langkah yang hanya menghamburkan uang negara. Penyelamatan rakyat Indonesia akibat Covid-19 ini memang perlu dilakukan terutama memenuhi kebutuhan pangan. Pikir ulang program cetak sawah di lahan gambut, yang ibarat menggarami lautan, kerja keras tapi tiada hasil,” ungkap dia. (MSH)
