Indonesiainside.id, Jakarta – Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memperketat peraturannya. VP Corporate Communication PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Anne Purba, memastikan hal tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima Indonesiainside.id, Senin (4/5).
Dia mengatakan, KRL tidak akan berangkat jika penumpang masih memenuhi gerbong kereta. Ini dilakukan untuk mendisiplinkan pengguna di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
“Untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, maka mulai Senin (4/5), bila masih terdapat kereta yang melebihi kapasitas, ditandai dengan pengguna duduk maupun berdiri tidak sesuai marka yang ada, maka kereta tidak akan diberangkatkan kembali hingga para pengguna mengikuti aturan kapasitas maksimum sejumlah 60 orang per kereta,” kata Anne.
Menurutnya, dari 761 perjalanan KRL yang beroperasi setiap harinya, 90 persen perjalanan berjalan dengan kondisi sangat minim pengguna. Namun, Anne mengakui sempat ada kepadatan terjadi dalam beberapa hari selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Jakarta.
“Hal ini terpantau dari data volume penumpang. Data pengguna yang melakukan tap in maupun tap out di stasiun, pantauan petugas di lapangan, maupun gambar-gambar yang diunggah para pengguna ke sosial media,” tuturnya.
“Tanggal 13 April 2020, ketika hari kerja pertama PSBB di Jakarta dan banyak perusahaan yang belum menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah, kemudian pada 20 April kepadatan terjadi di luar Stasiun Cilebut. Dan pada 30 April lalu pada KA 1178, dimana perubahan jadwal kerja pada bulan ramadhan dan menjelang waktu berbuka puasa membuat pengguna berkonsentrasi mengejar jadwal KRL yang memungkinkan mereka berbuka di rumah,” ungkapnya.
Sebelumnya, telah dilakukan pengecekan swab terhadap 325 penumpang KRL di Stasiun Bogor pada tanggal 27 April lalu. Terdapat tiga orang dinyatakan positif Covid-19 setelah tes dilakukan.
“Setelah kerja sama untuk melakukan tes swab ini, KCI juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota/kabupaten terkait untuk menemukan solusi guna bersama-sama menyaring masyarakat yang akan naik KRL sehingga physical distancing bisa tercapai lebih maksimal sementara tetap dapat melayani masyarakat yang benar-benar memerlukan transportasi publik,” ungkapnya.
Hal ini pertama kali diungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam akun media sosial resminya, Ahad (3/5) petang. Dia menyoroti masih padatnya pengguna KRL di tengah status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek.
“Tiga positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yang kami sampling dengan test swab PCR. Ini artinya KRL yang masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus. PSBB bisa gagal. Sudah dilaporkan ke gugus tugas pusat dan Kemenhub. Semoga ada respon terukur dari pihak operator KRL,” ucapnya. (ASF)
