Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, mengkritik kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang pelonggaran transportasi baik udara, laut, dan udara. Dia menyebut kebijakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal.
“Dalih menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan,” ucap dia di Jakarta, Jumat (8/5).
Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai kebijakan yang terus berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung. Kebijakan itu juga terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan.
“Jika alasannya untuk pebisnis, atau pejabat, seberapa banyak mereka tersebut? Bukankah bisa di-cluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang,” ucap dia.
Mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan, kata dia, tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait Covid-19 menyulitkan deteksi penyebaran. Dengan demikian kelonggaran akses transportasi itu bisa membuat kasus Covid-19 malah meningkat.
“Harus diwaspadai gelombang kedua penyebaran virus Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya,” ucap Awiek.
Awiek menilai mobilitas masyarakat dari satu kota ke kota lain kembali aktif menjadikan imbauan physical distancing yang dilakukan selama ini menjadi tak terlalu bermakna. Ia menyebut pemeriksaan kesehatan penumpang sebelum berangkat tidak efektif, sebab masa inkubasi Covid-19 selama 14 hari.
“Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara. Ini harus menjadi pembelajaran. Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar,” ucap dia. (SD)
