Indonesiainside.id, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras keputusan Menteri Perhubungan mengijinkan kembali semua moda transportasi beroperasi di tengah perang melawan pandemi Covid-19. Kebijakan ini membuat larangan mudik menjadi kontra produktif karena tumpang tindih aturan dan membingungkan masyarakat.
“Ini kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resminya, Jumat(8/5).
Menurut YLKI, pemerintah juga tidak konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan jajaran lainnya melarang masyarakat mudik untuk mencegah perluasan penularan virus corona.
“Ini sama dengan bermain api dalam penanganan wabah virus corona di Tanah Air dan membatasi penyebarannya ke daerah ,” katanya.
Terkait dengan langkah pemerintah yang menyiapkan aturan khusus dan protokol sesuai dengan penanganan Covid-19. Namun, fakta di lapangan tidak akan semudah yang dibayangkan.
“Dalam praktiknya di lapangan akan susah sekali dikontrol dan rentan disalahgunakan,”katanya.
YLKI meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) tidak melakukan kebijakan baru ini. YLKI juga tegas menolak relaksasi mudik.
“Upaya relaksasi dari pemerintah pusat sebaiknya diabaikan saja. YLKI dengan tegas menolak apapun bentuk dan upaya relaksasi larangan mudik. Sekalian dicabut saja larangan mudik Lebaran tersebut, tidak perlu pengecualian dengan dalih relaksasi,” katanya. (EP)
