Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menyiapkan lahan pertanian 1,8 juta hektare (ha) di lahan transmigrasi yang mencapai 3,2 juta ha untuk program antisipasi krisis pangan. Namun hanya 500.000 ha yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk program intensifikasi pertanian.
“Kita fokus pada 500.000 ha terlebih dahulu. Sedangkan sisanya 1,3 juta ha ini menjadi tahap jangka menengah, karena akan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yakni mekanisasi, irigasi dan mesin Penggiling Padi (Rice Milling Unit),” kata Menteri Desa dan PDTTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers daring, Kamis (14/5).
Dia menambahkan, lahan 1,3 juta ha tersebut tengah menunggu kesiapan mekanisasi dan RMU. Apabila dua hal ini terpenuhi, selanjutnya dalam pemenuhan persyaratan bibit, pupuk dan mitra kan elbih mudah.
Program Ini akan dimulai pada Mei ini dan diharapkan dapat menghasilkan padi sebesar 5 juta ton. Semenara itu, anggaran yang disiapkan untuk program intensifikasi mencapai Rp94 miliar yang. Anggaran yang berasal dari dana desa ini mencakup 243 desa.
Abdul Halim menargetkan, produksi padi 5-6 ton per ha. Meskipun ada beberapa lokasi bisa mencapai 9 ton per ha.
Berdasarkan perhitungan 5 juta ton gabah kering panen (GKP) atau setara 2 juta ton beras. “Maka ini dapat memberi makan 16 juta orang per tahun,” ungkap dia.
Sementara itu, kawasan yang menjadi fokus untuk intensifikasi adalah Kabupaten Mesuji di Lampung, Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat dan Dadahup yang terletak di Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah,
Kemudian daerah Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, Kabupaten Boalemo di Gorontalo, Kabupaten Morowali di Sulawei Tengah, dan Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan.(PS)
