Pemerintah Siapkan Rp3,1 Triliun Talangi Selisih BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp3,1 triliun untuk menalangi selisih kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk peserta bukan penerima upah ataupun bukan pekerja (PBPU/BP).

Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan meskipun sebelumnya kenaikan BPJS Kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Perpres nomor 64 tahun 2020 merupakan revisi kedua dari Perpres nomor 82 tahun 2018 setelah revisi pertama dibatalkan MA.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjabarkan dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 telah ditetapkan kenaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, kemudian kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, dan kelas III dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu.

Dia menjelaskan khusus untuk implementasi kenaikan tarif iuran kelas III akan dilakukan secara bertahap sehingga secara implementasi di lapangan untuk tahun 2020 ini tidak ada kenaikan untuk peserta bukan penerima upah ataupun bukan pekerja di kelas III sehingga mereka tetap hanya membayar iuran sebesar Rp25 ribu.

“Selisih pembayaran iuran sebesar Rp16.500 per peserta akan ditanggung pemerintah dan telah masuk dalam anggaran 2020 sebesar Rp3,1 triliun sebagai dukungan untuk membantu golongan kelas III dari PBPU dan BP,” ujar Askolani dalam diskusi virtual, Kamis.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here