Indonesiainside.id, Jakarta – Meskipun beberapa pemerintah daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas masyarakat Indonesia masih berjalan seperti biasa. Dengan begitu, penularan masih terus terjadi dan masih mungkin mencapai rekor atau puncak kasus baru.
Pasalnya, sebagian masyarakat tidak dapat berdiam diri jika hanya mengandalkan aktivitas di rumah saja, sementara mereka harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Direktur Eksekutif The Initaitive Democracy Institute (TIDI), Arya Sandiyudha meneliti beberapa provinsi, terutama provinsi DKI Jakarta yang direkomendasikan untuk melakukan relaksasi PSBB.
“Data terbaru DKI Jakarta menunjukkan sepertiga kasus Covid-19 di Indonesia berada di DKI Jakarta, bahkan di awal-awal kasus setengah kasus Covid-19 di Indonesia berasal dari Jakarta. Namun seiring bertambahnya kasus di luar Jakarta, proporsi DKI semakin berkurang,” kata Arya di Jakarta, Senin (18/5).
Hal ini tidak terlepas dari cepatnya bahkan yang pertama di Indonesia, provinsi yang menerapkan PSBB. Hal ini terlihat di mobility report google.com, dimana penurunan aktivitas di tempat kerja penduduk Jakarta berkurang hingga 70 persen pascapenetapan WFH dan PSBB, ktivitas #DiRumahAJa pun meningkat hingga 30 persen.
“Ini tentu berdampak pada penurunan tingkat penularan Covid-19, real time di DKI Jakarta turun dari mendekati dua pada pertengahan Maret 2020, menjadi di bawah satu bahkan mencapai 0,5 di akhir Arpil 2020. Namun perlu diwaspadai selama dua pekan terakhir kembali muncul di atas satu,” ujarnya.
Dengan kembalinya real time di atas satu, maka wacana relaksasi PSBB di DKI Jakarta perlu dipikirkan kembali dengan matang. Mengingat banyak kasus di negara lain termasuk Jerman, dimana kasus Covid-19 kembali meningkat pascapelonggaran lockdown.
Pemerintah alami kebingungan
Terpisah, anggota DPR asal Yogyakarta, Sukamta, menilai wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah baik soal relaksasi PSBB dan berdamai dengan virus corona tidak didasarkan kepada data-data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ia menduga pemerintah saat ini sedang alami kebingungan, karena setelah berjalan 2,5 bulan sejak kasus positif pertama diumumkan, Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kab/kota di Indonesia yang membuat skema penanganan menjadi lebih rumit.
“Sementara anggaran penanganan diskenariokan hanya untuk 3-6 bulan, ini bisa dilihat dari skema bansos jaring pengaman seperti BLT (bantuan langsung tunai) Desa untuk durasi tiga bulan seperti info Menko PMK dialokasikan kepada 12,3 juta KK penerima manfaat, sebesar Rp600.000 per bulan mulai dari April sampai Juni 2020,” kata Sukamta, Senin.
Ia menilai dengan adanya wacana berupa skenario di bulan Juni atau Juli aktivitas masyarakat baik pendidikan dan ekonomi sudah mulai kembali normal. Seakan pemerintah sudah lepas tanggung jawab untuk berikan bansos jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak.
“Jangan-jangan anggaran pemerintah untuk jaring pengaman sosial memang sudah habis hingga bulan Juni, sehingga wacana pelonggaran sering dimunculkan, kan kacau jika ini yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya. (CK)
