Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Kesehatan DPR mengkritik pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat bersiap memulai aktivitas secara normal atau new normal meski krisis akibat pandemi Covid-19 belum berakhir. New normal rencananya mulai diterapkan setelah Lebaran 2020.
Pemerintah mengklaim new normal dilakukan untuk memulihkan produktivitas masyarakat yang sempat menurun akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wacana itu tengah dikaji dengan matang agar langkah yang diambil nantinya tidak keliru.
Namun, anggota Komisi Kesehatan DPR, Netty Prasetyani, ragu anak keberhasilan new normal itu. Kasus positif Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan tiap hari cenderung bertambah. Maka itu, pemerintah harus memahami secara utuh kebijakan new normal tersebut.
“Kebijakan new normall sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh pemerintah. WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti Cina, Vietnam, Jerman, dan negara lainnya,” ucap Netty di Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut dia, untuk menerapkan new normal pemerintah harus memastikan dapat mengendalikan penyebaran virus corona dengan kurva perkembangan Covid-19 menurun. Pemerintah juga harus mampu melakukan tes secara massif untuk pemeriksaan Covid-19.
Selain itu, pemerintah harus memastikan tempat publik telah menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Namun menurut Netty, tiga poin tersebut belum dilakukan secara maksimal, bahkan masih jauh dari kata berhasil.
Hal itu bisa dilihat dari data perkembangan kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Data per Senin (18/5) belim menandakan kurva bakal menurun. Dengan demikian, new normal belum tepat diterapkan di Indonesia.
“Jika pemerintah terus memaksa melonggarkan PSBB, sedangkan pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan penanganan klinis, maka sama saja pemerintah membawa rakyat kepada marabahaya,” ucap Netty. (Aza)
