Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Pimpinan MUI meminta pemerintah memiliki garis komando yang jelas untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. MUI meminta pemerintah berhenti melontarkan kalimat dan membuat kebijakan yang ambigu, yang membuat masyarakat semakin bingung.
“Kami minta kepada pemerintah untuk menyelematkan jiwa raga masyarakat Indonesia daripada sekadar menyelematkan ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (20/5).
Ia menyebutkan, seperti pemberlakuan kembali transportasi, pemerintah terkesan ingin membantu pengusaha agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Padahal, dalam konteks Islam dan konstitusi, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada menyelematkan ekonomi secara nasional.
“Semoga ini dapat didengar pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, di mana pada akhirnya menimbulkan masalah di grassroot (masyarakat akar rumput),” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Prof Din Syamsuddin, Wakil Wantim Prof Noor Ahmad, Prof Azyumardi Azra, Prof Siti Zuhro, dan pimpinan Ormas serta Yayasan. Seperti Ketum Dewan Dakwah Mohammad Siddik, Pimpinan Pondok Modern Pesantren Gontor KH Hasan Abdullah Sahal, Ketua PP Bakomubin Ali Ngabalin, dan pengurus harian MUI. (MSH)
