Kuasa Hukum Belum Bisa Bertemu Habib Bahar di Lapas Nusakambangan

Habib Bahar Bin Smith ketika keluar dari Lapas dengan program asimilasi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuankotta, belum bisa menemui kliennya setelah dipindahkan dari Lapas Khsusus Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat, ke Lapas Kelas II Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah. Ikhwan tak menjelaskan detail alasan belum menemui Habib Bahar di Nusakambangan.

“Belum (bisa ketemu). Khawatir kita belum bisa menemui, maka kita sedang lakukan upaya hukum dulu,” kata Ikhwan kepada Indonesiainside.id, Kamis (21/5).

Rencananya, dia bersama tim kuasa hukum akan melaporkan pemindahan secara sepihak ini kepada Komisi Hukum DPR. Bahkan, menurut Ikhwan, dirjen HAM Kemenkumham menyebut Habib Bahar tidak perlu didampingi pengacara.

“Kami akan adukan ke Komisi III DPR. Kita lawan terus, nggak ada urusan,” ujarnya.

Sekjen LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan memberikan pendapat hukum (legal opinion) atas pemindahan Habib Bahar ke Lapas Nusakambangan. Menurut dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, perlu menjelaskan secara perinci makna dari diksi “provokatif” yang dialamatkan kepada Bahar.

Pertama, perlu diperhatikan secara cermat apakah “provokatif” yang dimaksud berupa seruan untuk melakukan pembunuhan terhadap individu penguasa dan/atau seruan untuk melakukan tindakan fisik lainnya.  Jika betul kemungkinan ini yang dimaksud, tindakan tersebut adalah tindak pidana materil dan dapat dilakukan tindakan penangkapan apabila terdapat bukti tindakan permulaan konkret berupa persiapan melakukan tindakan fisik.

“Tetapi saya percaya pribadi Habib Bahar kemungkinan melakukan hal tersebut sangat kecil,” ujarnya.

Kedua, apakah “provokatif” yang dimaksud terkait dengan kritik Habib Bahar terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Apabila betul kemungkinan ini, maka kritik atau menyampaikan pendapat adalah hak konstitusi yang dimiliki setiap warga negara. Siapa pun tidak boleh merenggut hak tersebut, termasuk pemerintah dan negara sekalipun, kecuali atas putusan pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan yang adil.

Ketiga, kata Chandra, perlu diperhatikan juga apakah terdapat syarat atau regulasi terkait pencabutan asimilasi, misalnya larangan melakukan kritik terhadap pemerintah. Apabila terdapat larangan tersebut, maka tindakan pemerintah dapat dinilai pelanggaran hukum karena menyampaikan pendapat adalah hak konstitusi.

Keempat, Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yang dijadikan alasan “menimbulkan keresahan dalam masyarakat”. Maka perlu diperhatikan secara objektif bukan secara subjektif.

Misalnya, secara objektif “menimbulkan keresahan dalam masyarakat” apakah sudah terjadi tindakan berupa benturan fisik antar masyarakat atau tindakan fisik permulaan konkret yang dilakukan masyarakat untuk melawan pemerintah atau bukti permulaan konkret akan melakukan bentrokan. Apabila “keresahan” itu masih pada tataran “perasaan/jiwa/rasa benci/emosi” maka hukum tidak dapat menjangkau area “perasaan”.

“Apabila pada tataran ‘perasaan’ saya patut menduga terdapat banyak masyarakat yang juga benci atau emosi terhadap pemerintah misalnya kenaikan BPJS, beban hidup yang tinggi dan lain-lain,” ujarnya. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here