Pemerintah Berdalih ‘New Normal’ Bukan Berarti Pelonggaran PSBB

Kemacetan ruas jalan di Pasar Minggu saat PSBB diperpanjang, Rabu 20 Mei 2020. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pemerintah tidak sepakat jika penerapan pola hidup ‘new normal’ diartikan sebagai pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia bilang, pemerintah menganggap ‘new normal’ sebagai pengurangan PSBB.

“Sekali lagi new normal bukan pelonggaran tapi penyesuaian. Penyesuaian itu kalau memenuhi syarat bisa dilakukan pengurangan PSBB,” ujar Suharso, di telekonfernsi pers, Kamis (21/5).

“Namun, kala ada hal-hal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Maka tentu PSBB dilakukan,” imbuh Suharso.

Ada tiga syarat daerah bisa terapkan new normal, sebagai pengurangan keketatan PSBB. Antara lain ialah, indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0), indikator sistem kesehatan dan kapasitas pengujian tes virus corona terhadap masyarakat.

“Jakarta menunjukkan hasil yang baik, saya ingin mengatakan kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark-nya (patokan). Jadi cut off data itu, kalau dia (daerah) terlalu jauh dari benchmark itu, kalau kredibilitas intervalnya terlalu lebar sekali maka itu tidak reliable masuk ke dashboard (bisa terapakan new normal),” ucap Suharso. (SD)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here