Feri Amsari: Kesalahan Terbesar Reformasi 1998 adalah Disusupi Kepentingan Politik

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Foto: Screenshoot

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai salah satu kesalahan terbesar reformasi 1998 adalah disusupi oleh politisi. Para politikus seolah menjadi aktor reformasi tapi membawa kepentingan politik.

“Memang sejak awal setelah reformasi, kesalahan adalah nanggung reformasinya. Reformasi itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, ini konteks reformasi konstitusi yah. Nanggung, harusnya tidak boleh orang yang punya kepentingan politik terlibat dalam membangun konstitusi baru,” kata Feri Amsari dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (27/5).

Salah satu akibat dari reformasi nanggung itu adalah kekuasan DPR lebih besar ketimbang DPD hingga kekuasaan ketua partai lebih dominan. Dalam negara demokrasi, sebenarnya hal itu tidak masuk akal bisa terjadi.

“Sederhananya begini, jika aparat negara atau lembaga yang mewakili kita di DPR punya relasi tidak terputus dwngan pemilih. Bayangkan kalau mereka tidak bergerak di saat bencana ini (Covid-19) untuk ke ruang publik untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya,” ucap Feri.

Dia mencontohkan anggota dewan di Senayan yang lebih sibuk membahas sejumlah RUU yang dinilai berpihak pada kepentingan oligarki daripada mengurus kepentingan rakyat. Misalnya pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja meski parlemen memasuki masa reses hingga pengesahan RUU Minerba.

Menurut Feri, situasi pandemi Covid-19 menjadi peluang bagi masyarakat untuk menguatkan solidaritas. Dengan solidaritas tinggi rakyat, maka negara bisa dikembalikan ke jalan yang benar.

“Jadi kita harus perkuat solidaritas, dengan menjelaskan kita akan lebih baik kalau ruang kewenangan kita tidak terputus, jadi setelah nyoblos ada kewenangan untuk menentukan bisa berlanjut lima tahun atau tidak. Ibarat kita baik kendaraan, supirnya bego ganti segera di tengah jalan, supaya nyawa kita tidak terancam,” ucap dia.

Dari Amsari juga menyinggung rezim Jokowi-makruf dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak mampu membawa Indonesia terbebas dari pandemi tersebut.

“Menurut saya, di satu sisi rezim Jokowi sulit diharapkan dalam banyak hal, apalagi dalam keadaan bencana. Tidak bencana saja tidak bisa diharapkan, apalagi di tengah bencana,” ucap dia. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here