Hasil Sidang Rakyat: Indonesia Timur Tolak Implementasi UU Minerba

batubara
Ilustrasi bongkar muat batu bara. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Pegiat JATAM Sulteng, Moh Taufik, meminta pemerintah dan DPR membatalkan Undang-Undang Pengelolaan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pembatalan UU itu dinilai penting untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang bermukim di sekitar tambang.

“Pengesahan UU Minerba akan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup, mempercepat pengusiran rakyat dari ruang produksi,” kata Taufik dalam Sidang Rakyat secara virtual, Sabtu (30/5).

Dia mengatakan, masyarakat kawasan Indonesia Timur menolak implementasi UU Minerba. Produk hukum tersebut dinilai lebih banyak memberikan dampak buruk, tidak hanya bagi lingkungan hidup tetapi juga ruang produksi dan kehidupan sosial mereka.

Masyarakat Indonesia bagian timur yang tinggal di wilayah pertambangan dan area PLTU batu bara mulai dari Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua merasakan dampak buruk dari aktivitas pertambangan.

Taufik menjelaska, beberapa waktu belakangan, pemerintah gencar mempromosikan kawasan timur Indonesia kepada investor, baik asing maupun lokal. Promosi itu agar para investor mau menanam modal di kawasan tersebut dengan harapan lapangan kerja baru tercipta dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut meningkat.

Namun, kata Taufik, yang terjadi justru sebaliknya. Kepentingan masyarakat diabaikan dan kerusakan lingkungan terus terjadi. Lebih miris lagi, pendapatan daerah yang lahannya dikeruk oleh para investor kakap tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.

“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.  Hal ini diperkirakan akan semakin parah dengan disahkannya UU Minerba 2020 karena produk hukum ini membuat para pengusaha lebih leluasa melakukan ekspansi bisnisnya,” ucap dia.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here