Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi langkah Presiden Joko Widodo yang membuka opsi reshuffle menteri yang bekerja biasa-biasa saja selama masa pandemi Covid-19. Pada Ahad (28/6) beredar video Presiden Joko Widodo yang marah terhadap para menteri kabinet terkait penanganan wabah Covid-19.
Saleh mengapresiasi peringatan Jokowi terkait penyerapan anggaran di kementerian kesehatan yang lamban. Hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR. Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di komisi kesehatan.
“Dalam paparan Menkes (Terawan Agus Putranto) kemarin, tingkat penyerapan masih berada pada posisi 47 persen. Masih ada 53 persen lagi yang belum terserap. Dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kemenkes,” kata Saleh Daulay kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/6).
Selain itu, Saleh Daulay mengaku menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. Hingga saat ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara untuk yang 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah.
“Kalau penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan presiden,” ucap Saleh.
Saleh mengatakan, alasan Kemenkes yang mengklaim rendahnya penyerapan karena adanya Covid-19 tidak bisa diterima. Sebab, belum ada penelitian yang mampu memprediksi kapan Covid-19 berakhir.
“Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020,” ucap dia. (NE)
