Indonesiainside.id, Jakarta – Penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menjadi sorotan usai video Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘murka’ kepada beberapa menteri, yang dianggap tidak ada progress (perkembangan) dalam tiga bulan terakhir di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, dalam paparan Menteri Kesehatan (Menkes) kemarin, tingkat penyerapan masih berada pada posisi 47 persen.
Artinya, masih ada 53 persen lagi yang belum terserap. Sementara, dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS kesehatan.
Pengamat kesehatan Adi Santoso mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran secara umum biasanya merupakan refleksi dari perencanaan anggaran yang tidak matang. Meskipin dalam masa normal, serapan anggaran sering terjadi.
“Dalam masa krisis corona seperti ini di mana semuanya harus bergerak dengan cepat, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, tidak seharusnya ini terjadi,” kata Adi kepada Indonesiainside.id, Senin (29/6).
Apalagi dalam situasi krisis Covid-19, anggaran kesehatan sangat dibutuhkan untuk tenaga medis yang berjuang menangani pasien Covid-19. Sementara, angka kenaikan kasus Covid belum menunjukan kecenderungan menurun.
Para pembantu Jokowi, termasuk Menkes harus bekerja luar biasa (extra ordinary) agar wabah Covid-19 dapat teratasi. Serapan nggaran kesehatan harus betul-betul tepat sasaran dan multiguna.
“Karena hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan kita meredam dampak pandemik virus corona,” ujar Adi. (Msh)
