Menlu: 99 Pengungsi Rohingya di Aceh Diduga Korban Perdagangan Manusia

Nelayan Aceh dan aparat berwenang membantu menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di laut karena kapalnya rusak. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta– Indonesia akan menyelidiki kemungkinan 99 pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh adalah korban perdagangan manusia.  Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dugaan tersebut dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN-Australia secara virtual pada Selasa (30/6) sore.

Menurut Retno 99 pengungsi Rohingya yang ditemukan di Aceh Utara memiliki kartu UNHCR dan berstatus resmi sebagai pengungsi.  “[Mereka] mendapatkan hak international protection di bawah UNHCR,” kata Retno Marsudi pada Selasa.

Retno juga menegaskan kepada menteri luar negeri ASEAN-Australia bahwa Indonesia untuk sementara menerima para pengungsi tersebut di tengah kondisi pandemi Covid-19.   Pengungsi yang mayoritas merupakan anak-anak saat ini ditampung di bekas kantor imigrasi di Lhoksemauwe.

Semua dalam keadaan sehat.

Retno menambahkan rencananya pada 1 Juli mendatang warga Rohingya ini akan dipindahkan ke lokasi yang memiliki sarana lengkap yakni di Balai Latihan Kerja Meunasah Mes Kandang, Muara Dua, Lhoksemauwe.

“Sejak para migran ini tiba 24 Juni 2020, Kemlu terus melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah pusat dan daerah diantaranya satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri,” kata dia.

Kementerian Luar Negeri kata dia juga telah melakukan koordinasi dengan UNHCR dan IOM melalui berbagai komunikasi.

Kerja sama di kawasan

Menteri Retno mengatakan bahwa prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya di Rakhine State, Myanmar dengan cara yang aman, sukarela, dan bermartabat.

“Oleh karena itu maka situasi kondusif di Rakhine State harus segera diciptakan. Apabila tidak, penderitaan orang Rohingya akan terus berlanjut,” tambah dia.

Dalam kesempatan itu Indonesia juga  mendorong negara kawasan untuk meningkatkan kerja sama melawan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. (AA/NE)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here