HUT Bhayangkara, Imparsial: Jangan Cuma Seremoni tapi Momentum Evaluasi

Seorang polisi bersenjata berjaga di depan kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/4/2020). Kepolisian melakukan otopsi untuk memastikan identitas dua anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang ditembak mati usai berusaha merampas senjata polisi yang bertugas di salah satu bank di Kabupaten Poso pada Rabu (15/4/2020). ANTARAFOTO/Basri Marzuki/aww.

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-74 seharusnya tidak hanya dirayakan secara seremonial setiap tahun, tapi juga dapat menjadi momentum evaluasi dan refleksi tugas Polri sesuai Undang-Undang. Menurut dia, ini penting dilakukan karena ada banyak catatan masyarakat terkait peran Polri.

“Jadi nggak hanya seremoni, tapi juga harus ada refleksi dan evaluasi. Dalam kesempatan tersebut, Polri harus mencermati semua masukan publik untuk mendorong perbaikan internal,” kata Ghufron kepada Indonesiainside.id, Rabu (1/7).

Bagaimanapun, kata dia, masyarakat yang merasakan dan menilai kinerja dan peran Polri selama ini. Setiap saran dan kritik harus dilakukan dan menjadi masukan internal.

“Jangan dilihat semua masukan sebagai sesuatu yang negatif, karena kita semua ingin Polri menjalankan fungsinya dengan baik,” ujarnya.

Mengenai berbagai perwira aktif yang menempati jabatan sipil, Ghufron mengembalikan hal tersebut kepada UU. Dari sisi legal formal, hal ini sudah diatur bahwa setiap anggota kepolisian bisa ditempatkan di luar institusi Polri yang menyangkut tugas-tugas kepolisian, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Jabatan di lembaga-lembaga tersebut bisa ditempati perwira aktif, di luar itu seharusnya perwira aktif mundur. Nah, ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi semuanya harus mengikuti aturan main yang ada,” ucapnya.

Dia merekomendasikan agar Polri ke depan dapat mengoptimalkan ruang komunikasi dengan berbagai kelompok di masyarakat dan stake holder. Ini dalam rangka mendukung dan memperkuat tugas-tugas kepolisian.

“Karena keterlibatan masyarakat pasti akan berkontribusi dalam proses penguatan Polri. Ruang komunikasi, engagement, dan kolaborasi dalam memperkuat peran Polri diperlukan, termasuk menghimpun catatan dan evaluasi. Saya kira ini akan membantu merubah wajah Polri,” ujarnya. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here