Capai Rp19 Miliar, Asosiasi Minta Kemenag Jelaskan Dana Diklat Pembimbing Haji

Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama KH Hafidz Taftazani. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) KH Hafidz Taftazani meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) soal dana pelatihan pembimbing haji khusus yang mencapai Rp19 miliar. Dana tersebut diambil dari hasil optimalisasi biaya haji.

“Jika itu benar, Kemenag sama saja menggunakan uang umat dengan cara baik tetapi tidak dengan cara yang benar,” kata Hafidz dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurutnya, tidak seharusnya pembiayaan pelatihan pembimbing haji khusus diambil dari nilai manfaat dana optimalisasi haji khusus. Dana optimalisasi itu akan lebih elok jika digunakan hanya untuk kepentingan jamaah secara langsung, yaitu bagi calon haji (calhaj) yang sudah membayar setoran awal BPIH/Bipih.

Dia mengatakan, terdapat indikasi Kemenag melakukan cara yang kurang baik dalam menggunakan dana setoran awal jamaah haji. Menurutnya, Asbihu NU patut mempertanyakan kejelasan penggunaan dana optimalisasi itu.

Berdasarkan informasi yang dia himpun, Hafidz mengatakan, pelatihan pembimbing haji khusus yang menghabiskan Rp19 miliar terjadi di masa lalu. Yakni, kata dia, sebelum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didirikan khusus mengelola setoran awal jamaah calhaj.

Hafidz mengatakan otoritas Kemenag saat ini belum memberikan jawaban memuaskan terkait dana pelatihan haji khusus itu. Pihak Kemenag, kata dia, hanya menyebutkan diklat itu diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pembimbing jamaah haji. Dengan kata lain, calhaj akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari pelatihan.

“Sebaiknya jangan pakai dana umat, dana optimalisasi haji, untuk melakukan pembinaan petugas. Kalau memang mau ya pakai dana dari sumber lain,” ungkapnya.

Hafidz dalam persoalan tersebut meminta Menteri Agama Fachrul Razi menelisik lebih mendalam mengenai diklat pembimbing jamaah haji. Khususnya, yang dilakukan pada era kepemimpinan Menag periode sebelumnya.

Dengan begitu, kata dia, persoalan diklat yang dibiayai dana optimalisasi haji khusus dapat transparan dan jelas demi kemaslahatan bersama. Terutama bagi calhaj yang sudah membayar setoran awal. (ASF/ANT)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here