Pembahasan RUU HIP Menguat, Persis: Opsi Terbaik Dibatalkan

sidang paripurna DPR
Sidang Paripurna DPR di Jakarta mengesahkan RUU Pertahanan menjadi UU, Kamis (26/9). Foto: Icheiko Ramadhanty/Indonesia Inside

Indonesiainside.id, Jakarta – Di tengah bangsa Indonesia menghadapi kasus Covid-19 bahkan dengan penambahan kasus fantastis, gaung pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) semakin menguat. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, beralasan opsi itu untuk menghormati proses dan legislasi di DPR di mana RUU itu lahir sebagai usul inisiatif Dewan.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Dr Jeje Zaenudin mengatakan bahwa opsi terbaik saat ini adalah menghentikan dan membatalkan RUU HIP. Pemerintah seharusnya fokus pada persoalan yang sedang dihadapi bersama, termasuk potensi resesi akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah harusnya mengganti dengan pembahasa RUU lain yang lebih penting dan mendesak bagi kepentingan rakyat,” kata Dr Jeje kepada Indonesiainside.id, Kamis (2/7).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji dan memiliki waktu 60 hari sebelum memberikan respons terkait RUU HIP. Dia menyebut pemerintah memiliki beberapa opsi mengenai RUU itu.

Meski begitu, Pemerintah tidak tegas apakah akan menolak RUU kontroversial itu atau akan dilanjutkan pembahasannya di DPR. Yang pasti, RUU yang ditolak keras publik karena klausul Trisila dan Ekasila pada Pasal 7 dalam drafnya itu akan dikaji lagi.

“Berkenaan dengan apa yang disampaikan tentang RUU HIP, menurut UU, pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah mempunyai beberapa opsi-opsi yang sampai sekarang kami terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada,” kata Yasonna dalam Rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020 ddi ruang Baleg DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Yasonna mengatakan, pemerintah akan melihat perkembangan terkait RUU tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menghormati mekanisme di DPR. Sementara sikap terakhir DPR adalah melempar ke pemerintah, lanjut atau setop.

“Jadi saya kira, mengenai mekanisme tentang DPR, kami serahkan kepada teman-teman DPR, karena memang itulah yang terjadi. Tentunya Baleg juga punya kewenangan untuk melakukan itu, karena itu sudah merupakan hasil rapat paripurna, bahkan sudah dikirim kepada pemerintah. Saya kira kita menghargai mekanisme-mekanisme seperti,” ucap Yasonna. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here