Ini yang Akan Dilakukan KPU jika Ada Anggota dan Penyelenggara Terpapar Covid-19

arief budiman
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU, Arief Budiman.

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengantisipasi jika ada anggota atau penyelenggara tingkat ad hoc terpapar Covid-19. Sementara semua tahapan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap harus berlanjut.

Misalnya, jika ada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terkena Covid-19 pada satu desa atau kelurahan, namun tidak seluruhnya terpapar, maka sebagian yang sehat bisa meneruskan kerja anggota yang positif Covid-19 tersebut.

“Kita ecek apakah ada atau tidak berkumpul (yang sehat dengan yang positif Covid-19 di satu desa/kelurahan)? Kalau tidak ada berkumpul, tidak menjadi masalah, tugas-tugas bisa dilanjutkan oleh yang sehat. Yang positif Covid-19 diobati sampai sembuh,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat (10/7).

Namun, jika di satu desa atau kelurahan, semua anggota PPS positif terkena Covid-19 atau seluruh kelompok PPS terpapar dan tidak bisa melanjutkan kerja-kerja penyelenggaraan, menurut Arief, penyelenggara di tingkat atasnya yang akan menggantikan kerja PPS.

“Kerja PPS diambil alih oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya,” katanya.

KPU akan memberlakukan standar protokol kesehatan lanjutan jika ada kasus Covid-19 dari penyelenggara. Beberapa protokol kesehatan tersebut, yakni mengarantina penyelenggara yang terinfeksi Covid-19, memastikan kemungkinan penyebaran agar tidak meluas atau memastikan penyelenggara lain tidak terpapar dengan melakukan tes Covid-19.

Berikutnya, mensterilkan area kerja penyelenggara positif atau yang terpapar dengan menyemprotkan disinfektan. “KPU RI telah mengirimkan perintah yang isinya terkait dengan persoalan anggaran dan protokol kesehatan lewat surat edaran dan petunjuk teknis ke KPU daerah,” ujarnya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here