Ombudsman Sumbar: Tak Boleh Ada Anak Tak Sekolah akibat Rumitnya PPDB

Ilustrasi anak sekolah usia dini. foto: Antara

Indonesiainside.id, Padang – Ombudsman perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan jangan sampai ada siswa yang putus sekolah akibat rumitnya proses penerimaan siswa baru (PPDB).

“Kalau ada siswa yang tidak dapat sekolah muncul masalah baru, dapat saja perkawinan anak meningkat dan akan lebih banyak lagi rentetan persoalan yang timbul,” ujar Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Yefri Heriani di Padang, Sabtu (11/7).

Menurutnya, pemangku kepentingan terkait harus bijaksana menyikapi permasalahan tersebut. Terlebih, pendidikan merupakan hak anak bangsa.

“Jangan sampai karena proses PPDB yang rumit kemudian ada anak yang tidak diterima di sekolah negeri, kalau untuk ke swasta karena biaya besar orang tua juga kurang mampu,” ujarnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, lembaga, seperti Badan Amil Zakat dan sejenis, harus siap membantu calon siswa yang kesulitan biaya, termasuk dari pemerintah daerah, agar semua anak usia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sejalan dengan itu Asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi memberi solusi jika saat ini sekolah negeri memiliki daya tampung terbatas maka dapat menambah rombongan belajar.

“Caranya adalah anggota DPRD lewat pokok pikiran mengalokasikan pembangunan ruang kelas baru,” kata Wahidi.

Dia melihat ini merupakan saat yang tepat bagi para anggota DPRD untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat selaku pemilih dengan mengalokasikan dana pokok pikiran untuk pembangunan ruang kelas baru. “Dengan demikian ada solusi untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang tentu saja harus memikirkan pemerataan lokasi sekolah dengan pemukiman warga,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kota Padang akan membangun 76 unit ruang kelas baru pada 2020 agar tidak ada lagi sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar (PBM) dua sesi, yakni pagi dan siang. “Sejalan dengan visi Kota Padang 2019-2024 mewujudkan masyarakat yang madani berbasis pendidikan, pembangunan ruang kelas baru mendesak dilakukan,” kata Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi.

Dia menyampaikan dari 76 unit ruang kelas baru yang dibangun lebih banyak untuk SD karena saat ini masih ada SD yang menyelenggarakan pendidikan dua sesi, yaitu pagi dan sore. Menurutnya, isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang adalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang.

Dalam lima tahun ke depan hingga 2024 direncanakan akan dibangun 500 ruang kelas baru dan 2020 sebanyak 76 unit. Sementara pada sisi lain angka rata-rata lama bersekolah di Padang saat ini sudah mencapai 11,4 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. (ASF/ANT)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here