Pengamat: Wacana Reshuffle Erat Kaitan dengan Relasi Kekuasaan

Presiden Joko Widodo saat di Istana Bogor (foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Kepresidenan)

Indonesiainside.id, Jakarta – Wacana reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah menterinya hingga kini masih menimbulkan spekulasi, karena belum ditindak lanjuti oleh Jokowi. Pakar Komunikasi Politik Kennorton Hutasoit mengatakan, langkah reshuffle yang akan dilakukan Presiden tidak terlepas dari relasi kekuasaan.

“Reshuffle tergantung subjektivitas Presiden, tapi dalam kenyatannya tidak terlepas dari relasi kuasa dalam situasi tertentu. Pada Reshuffle 15 Agustus 2018, PAN dikeluarkan dari Kabinet, ini dikait-kaitkan dengan penolakan PAN terhadap Perppu Ormas,” kata Kennorton, Sabtu (11/7)

Pada sisi lain, dia menilai bisa reshuffle dilakukan karena Jokowi menolak RUU HIP. “Kalau reshuffle kabinet benar-benar dilakukan pada Juli hingga Agustus tahun ini, bisa saja ini dikait-kaitkan dengan isu atau penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila di DPR,” ucapnya.

Baca Juga:  Novel Baswedan: PP 41/2020 Bentuk Kontribusi Jokowi Melemahkanan KPK

Karenanya, Presiden harus terlebih dulu mempertimbangkan siliditas koalisi yang tergabung dalam Pemerintahan. “Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle perlu mempertimbangkan soliditas partai pendukung Pemerintah, dan memastikan partai-partai pendukung yang loyal,” katanya.

“Untuk parpol-parpol yang ada di parlemen yang berada di luar pemerintah, sebaiknya tetaplah di luar pemerintahan. Fraksi-fraksi di DPR yang berada di luar pemerintahan diharapkan bisa lebih giat mengawasi pemerintahan terutama mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tengah krisis pandemi Covid-19 dan mengawasi potensi penyelewengan dana penanggulangan Covid-19,” ujarrnya. (Msh)

 

 

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here